Larangan PNS dan DPR Gunakan BBM Bersubsidi Langkah Tepat

23 Juli 2011 / 13:38 Dibaca sebanyak: 388 kali Tulis komentar

BANDUNG (Lintasjabar.com),- Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Darmansyah menyatakan adanya imbauan Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang PNS dan DPR menggunakan BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat.”Jika imbauan itu untuk kendaraan operasional dan kendaraan jabatan PNS dan anggota DPRD sangat tepat,” ujur legislator dari F PDIP ini kepada wartawan di Gedung Dewan Jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung.

Menurutnya namun, jika untuk kendaraan pinjam pakai dan kendaraan pribadi relatif sulit ditaati mengingat Anggota DPRD lebih banyak disibukan dengan pelayanan pada konstituen di daerah pemilihannya dan PNS dengan standar gaji yang mayoritas belum remunerasi akan sulit mematuhi ketentuan itu.

Kalau saran saya imbauan seperti itu disertai dengan menurunkan harga BBM non subsidi, karena dengan harga Pertamax Rp9.500 saya kira anggota DPRD dan PNS tidak akan mampu menjangkau harga tersebut, apa lagi mayoritas PNS dan anggota DPRD banyak yang tidak memiliki kendaraan pribadi,” ujar Deden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku belum menerima imbauan dari pemerintah pusat tentang larangan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.”Saya belum menerima keterangan itu, kita akan pelajari dulu. Gimana mau bersikap kalau kita sendiri belum tau imbauan itu seperti apa detailnya,” tutur Heryawan saat ditemui di Gedung Sate Bandung.

Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah.Sejauh ini di Pemprov Jabar belum ada rapat pembahasan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga belum ada kebijakan yang dikeluarkan.

Sampai dengan sekarang belum ada keputusan atau surat edaran dari pusat, yang menindak lanjuti kesepakatan tersebut yang harus ditindak lanjuti oleh Pemda,” kata Ruddy.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi.Hal ini dilakukan setelah alokasi penambahan jatah BBM subsidi disetujui dari 38,5 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter. (Zaen/san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Logo Pemprov Jabar

Jadwal Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Bulan Nopember s/d Desember 2017

No. HARI/TANGGAL WAKTU NAMA KEGIATAN MATERI SENI TEMPAT PELAKSANA BIDANG/UPTD
1 Jumat 3 Nopember 2017 19.30 selesai Pemutaran film Bulan Purnama Sinema Tea House Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
2 4 s.d 5 Nopember 2017 09.00 s.dselesai Pasanggiri Degung Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
3 Sabtu 11 Nopember 2017 19.30 s.d.selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
4 Kamis s.d Rabu 16 s.d 22 Nopember 2017 09.00 selesai Festival Drama Musical Festival Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
5 Kamis s.d Minggu 16 s.d 19 Nopember 2017 09.00 selesai Mitra Praja Utama MPU Pergelaran seni, out bond, diskusi/seminar Lembang Bidang Kebudayaan
6 Sabtu 25 Nopember 2017 19.30 s.d selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
7 Selasa s.d Kamis 5 s.d 7 Desember 2017 09.00 selesai Bandung Internasional Digital Art Festival (BIDAP) - Workshop
- PameranPerpomance
Bidang Industri Pariwisata
8 Sabtu 9 Desember 2017 Ciletuh Geopark Festival Pergelaran seni Ujung Genteng Kab. Sukabumi Bidang Kebudayaan
9 Sabtu 9 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
10 Rabu s.d Sabtu 27 s.d 30 Desember 2017 08.30 selesai Binojakrama Pedalangan Binojakrama Pedalangan Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
11 Minggu 31 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Aneka Ragam Seni Bajidoran Gedung Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
Doc. Humas Disparbud Jawa Barat 2017