,

Pemkot Konsultasi ke BPK Terkait Kadeudeh Kepada Warga

19 Maret 2014 / 00:02 Dibaca sebanyak: 522 kali Tulis komentar

BANDUNG (LJ) – Pemkot Bandung sampai harus melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa memberikan uang ‘kadeudeuh’ kepada warga Bantaran Sungai Cikapundung.Selama ini, belum ada payung hukum yang membenarkan pemberian uang pada warga yang tinggal di lahan liar. Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial pada wartawan di Plaza Balai Kota Jalan Wastukancana, Selasa (18/3).

Menurutnya,”Kita belum menemukan celah yang pas untuk memberikan kadeudeuh yang dimaksud. Kita sampai meminta dinas terkait untuk mencari legal opinion dari BPK. (Legal opinion) Ini penting karena persoalannya tipis,”imbuhnya seraya mengatakan,Ia menyadari warga bantaran menjadi korban pembangunan amphitheater yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Tetapi warga menempati lahan ilegal milik Pemkot Bandung.
Lebih lanjut dikatakannya,menyelesaikan dampak sosial tidak mudah. Warga juga sebenarnya memahami kalau selama ini tinggal di tempat yang salah. Hanya saja mereka meminta pertimbangan secara ekonomi. Jadi perlu nurani juga yang bicara,” jelasnya.
Pemkot Bandung akan secepatnya mengambil sikap terkait relokasi dan uang kadeudeuh tersebut. Terkait bangunan yang berdiri di atas lahan PDAM tidak akan menjadi persoalan karena payung hukumnya berbeda.”Kalau lahan PDAM lebih mudah, karena mereka perusahaan. Sementara kalau milik kita kan pemerintah ada aturan-aturan yang menaungi,” terang Oded.
Rencananya warga akan direlokasi ke Rusunawa Cingised. Namun warga menolak direlokasi sebelum ada uang ganti rugi. Mereka berdalih telah dijanjikan uang oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat peletakan batu pertama pembangunan Amphitheater. (Herdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.