Pemerintah Diminta Rumuskan Regulasi Bisnis Media Online

1 Agustus 2016 / 09:26 Dibaca sebanyak: 277 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – Pengawasan terhadap jual beli melalui jejaring sosial media online masih lemah sehingga wajar jika ada temuan penjualan produk tanpa izin BPOM serta kemasannya tidak sesuai ketentuan bahkan tidak senonoh seperti makanan ringan “Bihun Kekinian atau Bikini”. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Ridho Budiman Utama mengatakan pemerintah mulai saat ini harusnya dirumuskan etika bisnis media online, sehingga kasus-kasus produk yang berbau pornografi atau juga tanpa izin tanpa BPOM bisa dihindari, kata politisi dari PKS ini kepada wartawan kemarin di Bandung.

Menurutnya saat ini pemerintah masih tertinggal terkait regulasi tentang bisnis di media online yang sudah sangat berkembang pesat,namun aturan dan pengawasannya belum jelas, tidak seperti bisnis konvensial.

Terkait adanya produk makanan ringan “Bikini”, Dia melihat produsen makanan ringan tersebut hanya berpikir keuntungan dengan memanfaatkan lemahnya aturan atau regulasi dari pemerintah tentang jual beli di media online.

Dirinya juga mengapreasi keberhasilan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung yang berhasil mengukap produsen makanan ringan dengan merek yang dianggap tidak senonoh “Bikini atau Bihun Kekinian” yang dipasarkan melalui toko jual beli dalam jaringan/online. (Ydi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.