Kedatangan FMPP Di Gedung DPRD Jabar Diterima Wakil Ketua Komisi V Yumanius Untung

10 Juli 2018 / 22:05 Dibaca sebanyak: 45 kali Tulis komentar

BANDUNG, LJ – Puluhan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri baik tingkat SLTP mapun SLTA yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menurut koordinator FMPP, Hendrawan, kedatangannya ke DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi para orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri baik tingkat SLTP dan SLTA. Tidak diterimanya anak mereka dengan lasan yang tidak jelas dan aturan yang diterapkan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2018, yang dinilai merugikan masyarakat.

Kedatangan FMPP kemudian diterima Wakil Ketua Komisi V, Yumanius Untung, SPd di ruang sidang Komisi V, Senin (9/7-2018).

“Sebelum kami menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar ini, pada Kamis (5 Juli) lalu, kami melakukan aksi demo damai ke Dinas Pendidikan Jabar dan akhirnya kami diterima oleh Kepala KCD Pendidikan Wilayah VII (kota Bandung-Cimahi) pak Husein R Hasan,” ujarnya.

Diungkapkannya, dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa setiap orangtua siswa yang anaknya tidak diterima melalur KETM (Keterangan Ekonomi Tidak Mampu) dan Zonase (Jarak dari Rumah ke Sekolah) diminta untuk mengisi Form dengan menuliskan permasalahan yang dialami dengan melampirkan berkas pendaftaran.

Selain itu, sambungnya juga disepakati bahwa pihak Disdik Jabar akan mengeluarkan rekomendasi untuk skolah swasta, agar anak yang menggunakan jalur KETM tidak dikenakan biaya pendidikan.

“Namun, ketika puluhan orangtua siswa akan menyerahkan Form dan Berkas Pendafataran ke kantor Disdik Jabar melalui KCD Pendidikan Wilayah VII, pihak KCD tidak mau menerima dengan alasan tidak jelas. Sikap pihak Disdik Jabar ini tentunya membuat kecewa para orangtua siswa,” jelasnya.

Untuk itu, FMPP Jabar bersama orangtua siswa akhirnya melakukan aksi kembali ke Gedungsate dan ke Gedung DPRD Jabar. guna meminta pihak DPRD Jabar melalui Komisi V untuk dapat memperjuangkan nasib anak-anak agar tetap bersekolah.

“Kami paham, bahwa koata sekolah negeri terbatas, namun, kalaupun akhirnya anak- anak bersekolah di swasta, kami minta anak-anak yang menggunakan jalur KETM tidak dibebani dengan biaya pendidikan,” pinta Hendrawan.

Menanggapi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam FMPP Jabar, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yumanius Untung mengatakan selama pendaftaran PPDB 2018 baru kali ini ada aspirasi disampaikan kepada dewan.

“Untuk itu, kami berterima kasih dan mengapreasiasi atas aspirasi yang telah disampaikan. Aspirasi ini akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jabar secepatnya. Dalam minggu ini kita akan rapat kerja dengan Disdik Jabar,” terang untung.

Dijanjikannya, pada rapat kerja selain akan membahas soal beberapa program kerja Disdik Jabar, tentunya akan membahas juga tentang pelaksanaan PPDB 2018. (Herdi/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.