Wawan Ridwan: Semua Lapisan Masyarakat Harus Mengetahui Sosialisasi dari BKKBN

2 November 2018 / 20:26 Dibaca sebanyak: 523 kali Tulis komentar

LEMBANG KBB, LJ – Masih minimnya penggunaan MKJP menyebabkan total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran di KBB saat ini, yaitu 2,4. Artinya, rata-rata setiap perempuan usia subur melahirkan 3 anak. Sementara itu Dinas P2KBP3A KBB menargetkan angka TFR menjadi 2,1, sehingga program KB bisa tercapai.\

Ditambah lagi, jumlah akseptor KB di KBB terus mengalami peningkatan. Saat ini, akseptor KB sudah mencapai 79 persen dari 43.396 pasangan usia subur. Targetnya, akseptor KB bisa mencapai 80 persen.

Hal tersebut diungkapkannya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat, Dra. Evi Saefiyani pada saat acara sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja di Lapangan RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jumat (02/11/2018).

Menurutnya, untuk meningkatkan penggunaan MKJP, yakni dengan implant uterine device (IUD), Evi terus menyosialisasikannya kepada masyarakat. Alat MKJP ini bisa bertahan 3, 5, sampai 10 tahun dan lebih aman dibandingkan dengan KB suntik.

“Kami juga menyosialisasikan program ini melalui Kampung KB di setiap desa. Harapannya, akseptor KB juga terus meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa terkendali,” katanya.

Pihaknya sangat bangga dan bersyukur sebab program pengendalian penduduk beserta pencanangan KB di wilayahnya mendapat perhatian serta dukungan kuat termasuk dari legislatif.

Sedang menurut BKKBN Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Drs. Wawan Ridwan, M.Si menegaskan sosialisasi program pengendalian penduduk ini perlu dilakukan agar Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bisa sampai kepada masyarakat.

“Sosialisasi KIE ini di wilayah sasaran mendapatkan informasi seperti memahami sumber-sumber berkaitan dengan KB, mengetahui tempat pelayanan KB dan mengetahui bagaimana mengatur jarak antara anak pertama dan kedua,” ujar Wawan.

Lebih jauh, sambung Wawan, pengendalian penduduk ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masyarakat KBB yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera sekitar 10 persen.

Dihimbaunya, semua lapisan masyarakat harus mengetahui sosialisasi dari BKKBN tersebut. Sebab tujuannya mendorong warga yang belum melaksanakan KB agar segera melakukannya.

“Hasil sosialisasi tersebut diharapkan menjadi indikator baik di dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK),” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat, MM dari Fraksi PKS mengamanatkan agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan penggunaan alat kontrasepsi yang telah disosialisasikan pihak BKKBN. Hal tersebut guna membantu pengendalian penduduk agar bisa menekan kuantitas serta meningkatkan derajat serta kualitas masyarakat.

Pada sesi akhir, Adang juga memberikan bantuan untuk Kampung KB serta membagi-bagikan hadiah serta doorprise bagi peserta yang notabene kebanyakan dari para kader PKK.

Diantara ratusan peserta serta undangan yang hadir, tampak pula Kades Jayagiri, Cece Wahyudin, S. Ip, hadir pula anggota DPRD KBB Rismanto dari Fraksi PKS, Tokoh Masyarakat KBB Aef Nurdin. (San)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.