Eksistensi Hukum Pidana di Luar KUHP, di Dalam Revisi KUHP

7 November 2017 / 19:46 Dibaca sebanyak: 87 kali Tulis komentar

Gambar Ilustrasi

PROSES amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu produk hukum pemerintah kolonial yang masih bertahan hingga saat ini tersebut hendak direkonstruksi, direformulasi dan dikonsolidasikan, sbagai hukum pidana nasional.

KUHP merupakan bentuk aturan hukum pidana yang dihimpun dalam satu dokumen atau buku sebagai suatu kesatuan atau yang dinamakan sebagai kodifikasi. Didalamnya terdapat berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, KUHP merupakan himpunan dari berbagai tindak pidana yang disusun secara sistematis dalam satu dokumen. Dengan memahami KUHP sebagai suatu kodifikasi atau himpunan tindak pidana, maka dari sini dapat disimpulkan tujuan adanya kodifikasi tersebut adalah untuk mempermudah penegak hukum maupun masyarakat luas menemukan macam-macam tindak pidana karena sudah terhimpun dalam satu buku.

Selain himpunan peraturan, KUHP juga berisikan asas-asas hukum pidana yang mengatur batasan-batasan dari penerapan pasal-pasal dari tindak pidana tersebut. Asas yang dimaksud bukan merupakan hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegak hukum menjalankan peradilan pidana yang diatur dalam peraturan sendiri. Asas-asas hukum pidana ini terdapat dalam buku I KUHP yang mengikat penerapan pasal-pasal tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP dan yang diatur diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Setidaknya ada 3 jenis hukum pidana tertulis diluar KUHP, yakni : (1) undang-undang yang merubah/menambah KUHP, (2) undang-undang pidana khusus; dan (3) aturan hukum pidana dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana. Undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (generic crime) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversif, tindak pidana terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia, tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (administratif penal law), seperti tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana dibidang konstruksi dan sebagainya.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam revisi KUHP. Beberapa pengaturan hukum pidana diluar KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan ‘dualisme hukum pidana’ nasional.

Dalam naskah akademik RKUHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana dilauar KUHP, yakni: banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”;Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya.Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan ”pertanggungjawaban pidana korporasi.Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada ”pemufakatan jahat” seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88).

Dalam naskah RKHUP terdapat beberapa undang-undang diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang-undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumus untuk melakukan sinkronisasi, dengan memasukkannya kedalam RKUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi.

Pada dasarnya, sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana diluar KUHP karena jumlahnnya yang begitu banyak. Namun, hampir seluruh undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bahagian dalam KUHP. Perumus melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana diluar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP.

Pertanyaannya kemudian, apakah mengkodifikasi undang-undang pidana khusus yang sudah berkembang diluar KUHP harus menjadi pilihan utama atas permasalahan tersebut? Mengingat kesalahan yang muncul cenderung terjadi pada wilayah praktik perumusan, bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

Memasukkan beberapa tindak pidana diluar KUHP dalam RKUHP, baik yang bersifat administratif penal law atau tindak pidana khusus tanpa alasan dan paramater yang jelas akan menimbulkan kerumitan tersendiri dalam pembahasan RKHUP. Kalaupun mau dimasukkan, harus dipilih mana tindak pidana yang keberadaannya diluar KUHP tidak ada sifat kekhususan dan pengaturan yang terperinci mengenai aspek-aspek administatif atau petunjuk dari pasal-pasal tindak pidananya. Hal ini sesuai dengan semangat kodifikasi untuk menyederhanakan pasal-pasal tindak pidana yang bertebaran diluar kodifikasi tanpa urgensi apapun.

Sistem kodifikasipun sebenarnya bukan hanya untuk tindak pidana dalam KUHP semata. Melainkan berlaku juga untuk tindak pidana diluar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain. Artinya, walaupun berada diluar KUHP, sebenarnya beberapa undang-undang pidana diluar KUHP (khususnya tindak pidana administratif) adalah bagian dari kodifikasi KUHP. Jikapun banyak diantara undang-undang tersebut yang menyalahi (bukan menyimpangi) kodifikasi dalam pengaturannya, maka dapat dilakukan revisi terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Lebih baik menertibkan aturan pidana yang diluar KUHP agar kembali merujuk kepada aturan kodifikasi hukum pidana nasional. Termasuk terhadap aturan yang memiliki sejumlah kekhususan atau penyimpangan agar mengikuti kriteria penyimpangan hukum yang dibolehkan. Hal ini penting agar pembentuk undang-undang juga tidak sembarangan dalam menentukan hukum pidana khusus.

Mengingat kompleksnya permasalahan dalam RKUHP, lebih baik pemerintah dan DPR fokus pada pembenahan tujuan-tujuan pemidanaan yang dinilai semakin jauh dari cita-cita reformasi. Dalam menunjang masyarakat yang demokratis, seharusnya RKHUP lebih mengedepankan semangat pemberdayaan, humanis dan anti-diskriminatif. Namun, faktanya perkembangan pengaturan sanksi pidana di Indonesia pasca reformasi lebih ditujukan sebagai strategi kontrol sosial, yakni untuk memastikan masyarakat Indonesia patuh terhadap aturan yang telah diundangkan dan bukan untuk menyelesaikan masalah kriminalitas.

Beberapa ancaman sanksi pidana dalam RKUHP untuk tindak pidana yang sama malah lebih berat ketimbang dalam KUHP. Hal ini menandakan RKHUP yang saat ini diharapkan sebagai produk hukum nasional ternyata lebih represif dan eksesif ketimbang hukum pidana kolonial.

 

Penulis: R. Fasha Prazna P, S.H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Logo Pemprov Jabar

Jadwal Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Bulan Nopember s/d Desember 2017

No. HARI/TANGGAL WAKTU NAMA KEGIATAN MATERI SENI TEMPAT PELAKSANA BIDANG/UPTD
1 Jumat 3 Nopember 2017 19.30 selesai Pemutaran film Bulan Purnama Sinema Tea House Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
2 4 s.d 5 Nopember 2017 09.00 s.dselesai Pasanggiri Degung Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
3 Sabtu 11 Nopember 2017 19.30 s.d.selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
4 Kamis s.d Rabu 16 s.d 22 Nopember 2017 09.00 selesai Festival Drama Musical Festival Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
5 Kamis s.d Minggu 16 s.d 19 Nopember 2017 09.00 selesai Mitra Praja Utama MPU Pergelaran seni, out bond, diskusi/seminar Lembang Bidang Kebudayaan
6 Sabtu 25 Nopember 2017 19.30 s.d selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
7 Selasa s.d Kamis 5 s.d 7 Desember 2017 09.00 selesai Bandung Internasional Digital Art Festival (BIDAP) - Workshop
- PameranPerpomance
Bidang Industri Pariwisata
8 Sabtu 9 Desember 2017 Ciletuh Geopark Festival Pergelaran seni Ujung Genteng Kab. Sukabumi Bidang Kebudayaan
9 Sabtu 9 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
10 Rabu s.d Sabtu 27 s.d 30 Desember 2017 08.30 selesai Binojakrama Pedalangan Binojakrama Pedalangan Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
11 Minggu 31 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Aneka Ragam Seni Bajidoran Gedung Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
Doc. Humas Disparbud Jawa Barat 2017