Prinsif Dan Penegakkan HAM Antara Islam & Barat (Kasus Penegakkan Hukum HAM di Indonesia)

10 November 2017 / 22:22 Dibaca sebanyak: 34 kali Tulis komentar

PENDAHULUAN

HAM dapat difahami sebagai hak-hak yang paling fundamental dan dimiliki oleh setiap individu mencakup hak hidup, hak menentukan keyakinan sendiri, hak memperoleh pendidikan, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak politik, hak persamaan di depan hukum dan sebagainya. Prinsip-prinsip HAM universal tidak saja menjadi norma fundamental yang harus dimuat dalam suatu konstitusi (staat fundamental norm), tetapi juga perlu diaplikasikan pada tataran praktisnya di bidang penegakan hukum dan HAM itu sendiri. Karenanya kewajiban menegakan HAM bukan semata-mata kewajiban individu (personal responsibility), melainkan jugaa menjadi kewajiban negara (state responsibility).

Dewasa ini, ada sebuah ketegangan yang terjadi antara gagasan dan prinsip HAM dengan tarik-menarik antara kepentingan ideologi dan politik. Mengakui HAM sebagai produk hukum internasional (international consensus) merupakan hal yang sangat penting. Tetapi, problem efistimologi HAM seringkali berbenturan dengan keyakinan agama dan sikap politik suatu masyarakat. Misalnya, prinsip kedaulatan nasional tidak akan dapat bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama internasional untuk melindungi HAM. Demikian pula dengan prinsip universal sering dijadikan alasan oleh masyarakat di negara-negara muslim untuk menolak DUHAM sebagai produk filsafat dan kebudayaan Barat.

Tulisan ini tidak akan menjelaskan geneologi lahirnya HAM, melainkan akan menjelaskan kerangka teoritis bagaimana pembetukan prinsip-prinsip HAM melalui kajian efistimologis perumusan kaidah-kaidah hukum Islam dari sumbernya yakni al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Paling tidak, tulisan ini juga ditujukan untuk menjawab keraguan sebagian orang Islam yang menganggap bahwa ada dikotomi antara HAM dengan hukum Islam, di mana hukum Islam tidak menggaransi HAM.

Tulisan ini juga akan membuktikan bahwa hukum Islam syarat dengan dimensi-dimensi vertikal dan horizontal juga banyak memuat norma-norma fundamental yang terkait dengan HAM.

KONSTRUKSI HAM DALAM HIERARKI HUKUM ISLAM

Konsep HAM dalam Islam merupakan bagian integral dalam kajian hukum Islam (ijtihad). HAM diakui sebagai salah satu masalah krusial yang banyak diperdebatkan dua madzhab besar (Islamis dan liberalis) di dunia Muslim saat ini. Karenanya, hemat penulis, pengkajian menarik tentang HAM salah satunya bisa dilakukan melalui ijtihad. Pembukaan kembali pintu gerbang ijtihad akan memungkinkan kaum Muslim yakni “menafsirkan kembali Islam pada abad ke-21 M”. Demikian petikan dari pernyataan komprehensif dalam laporan khusus Institut Perdamaian Amerika Serikat (United States Institute of Peace) terbitan Agustus 2004.

Praktik ijtihad, sebagaimana disebutkan dalam laporan yang dikompilasi dengan partisipasi sejumlah akademisi Muslim terkemuka itu, “harus dibangkitkan kembali.” Ijtihad – atau hermeneutika (hermeneutics) – merujuk kepada praktik yang telah melembaga dalam penafsiran hukum Islam (syari’ah) dengan cara mempertimbangkan perubahan kondisi sejarah, sosial, politik dan budaya – yang dilihat dari perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan kembali ijtihad sebagai media kebangkitan Islam di era modern. Oleh karena itu, untuk menelaah tentang bagaimana konstruksi HAM dalam hierarki hukum Islam, salah satunya adalah bisa dilakukan melalui ijtihad.

Ijtihad adalah penafsiran bebas atau orisinal atas masalah-masalah yang tidak dibahas di dalam al-Qur’an dan Hadits. Pada awal berdirinya masyarakat Muslim, setiap ulama yang memenuhi syarat memiliki hak untuk menerapkan penafsiran orisinal tersebut. Namun karena ketakutan perubahan besar akan melemahkan posisi politik mereka, pintu gerbang ijtihad ditutup bagi kaum Muslim Sunni oleh para ulama pada sekitar lima abad lalu. Sejak saat itu, para akademisi dan ulama hanya berpegang pada makna asli dan tafsiran awal atas al-Qur’an dan Hadits.

Untuk menyusun konstruksi perumusan norma-norma HAM dalam hierarki hukum Islam dan ditransformasikan menjadi sebuah Undang-Undang (Qanun), penulis mengadopsi dua aliran besar teori hukum yang sangat dominan di negara-negara muslim modern, yakni Teori Konstitusi – Abul ‘Ala al-Maududi dan Teori Legal Positivism – Hans Kelsen.

Menurut al-Maududi, hierarki hukum Islam tersusun dalam batang tubuh hukum Islam mulai dari sumber, prinsip dan azas, metode, kaidah hukum, produk fikih dan qanun. Puncak dari proses transformasi hukum Islam sebagai norma dasar (groundnorm) dalam sistem hukum tata negara Islam adalah konstitusi. Dengan demikian, al-Maududi termasuk salah satu pemikir Islam yang menerima HAM sebagai bagian dari hukum internasional yang dapat diaktualisasikan ke dalam kontitusi Negara Islam (Contoh: Konstitusi Republik Islam Pakistan).

Sedangkan Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah fakta sosial dan norma hukum. Untuk mentransformasikan semua fakta sosial dan norma hukum menjadi suatu hukum adalah dengan kodifikasi hukum (legal positivism: faham kodifikasi). Dalam pandangan Kelsen, disebabkan HAM itu merupakan fakta sosial (social facts) dan norma hukum (social norms), maka untuk mengajak semua orang mau tunduk, taat dan patuh kepada hukum HAM, HAM itu harus dimuat ke dalam Konstitusi Negara.

Kedua teori di atas mengilhami proses pengambilan keputusan di kalangan ahli hukum dan politisi sekarang untuk mentransformasikan norma-norma HAM ke dalam konstitusi. Namun tidak semua proses pengambilan keputusan itu berjalan mulus seperti teorinya. Dalam kenyataan, hampir semua pengambilan keputusan politik lebih didominasi dengan resolusi obyektif atau konsensus. Baik resolusi obyektif maupun konsensus – keduanya dianggap sebagai solusi efektif yang paling “demokratis” untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Bahkan untuk sebuah negara yang menganut monarchi sekalipun, di mana Raja memegang otoritas politik dan hukum yang paling tinggi, tetap saja faktor kontrol sosial terhadap Presiden/Perdana Menteri didelegasikan kewenangannya kepada rakyat melalui Parlemen. Dengan kata lain, hampir semua negara dewasa ini termasuk negara-negara muslim juga mengadopsi cara semacam ini.

Adapun kerangka metodologi yang digunakan oleh penulis adalah konstruksi metodologi penetapan hukum (istinbath al-ahkam) disusun dilakukan dengan tiga tahapan: Pertama, ayat-ayat hukum (dilalat al-ahkam) menjadi grand theory (tahqiq al-ahkam) konsep HAM dalam hukum Islam. Kedua, prinsip-prinsip, azas-azas dan kaidah-kaidah hukum menjadi middle theory (takhrij al-ahkam) konsep HAM. Ketiga, transformasi prinsip-prinsip, azas-azas dan kaidah-kaidah hukum menjadi suatu UU HAM (qanun), termasuk juga aplikasinya menjadi applicative theory (tathbiq al-ahkam) HAM dalam hukum Islam.

Selebihnya, pada tingkatan applicative theory, dapat dikatakan bahwa hukum Islam sesungguhnya telah menggaransi prinsip-prinsip dan azas-azas HAM yang universal. Bahkan, jauh sebelum konvensi internasional tentang HAM itu lahir – dengan tidak mengabaikan HAM produk Barat dan sistem hukum lainnya – hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah jauh lebih dulu memuat prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi Madinah. Sebagai contoh, semua prinsip dan azas HAM itu, kini dapat ditranformasikan ke dalam Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) yang diratifikasi negara-negara Muslim dalam Konferensi OKI tahun 19 September 1981 di Cairo, Mesir. Bahkan UIDHR dan UDHR, keduanya telah dijadikan rujukan dalam konstitusi negara dan produk perundang-undangan HAM di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di negara-negara muslim.

UIDHR adalah standar HAM produk negara-negara Muslim – dan sekaligus menjadi bentuk lain dari DUHAM Barat – yang merefleksikan kesadaran dan kehendak umat Muslim untuk merespon tuntutan pemenuhan HAM itu sendiri. Meskipun dalam kenyataan ada silang pendapat yang menyatakan bahwa beberapa obyek hukum dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan HAM. Salah satu tulisan yang banyak menjelaskan konflik dan kompromi antara Hukum Islam dan HAM adalah Toward an Islamic Reformation karya Abdullahi Ahmed An-Naim.

HAM dalam Perspektif Barat

Perspektif pemikir Barat, HAM merupakan suatu hal yang sangat fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu HAM telah menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu HAM bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya. Penulis memandang bahwa dalam diskursus filsafat hukum Barat dijelaskan bahwa rumusan-rumusan prinsip-prinsip HAM mencakup atas:
a.Universal (universality)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hak itu tidak dapat berubah dan tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua individu dan masyarakat. Di sini berlaku: (1) azas kebebasan (democracy), yakni seseorang atau masyarakat tertentu tidak dapat memaksakan haknya ke dalam hak orang atau masyarakat lainnya; (2) azas relativitas budaya (cultural relativism), yakni yakni seseorang atau masyarakat tertentu tidak dapat memaksakan budayanya masuk ke dalam suatu budaya orang atau masyarakat lainnya.
b.Martabat manusia (human dignity)
Hak azasi manusia merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menggaransi persamaan status manusia tanpa membeda-bedakan segi umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, kelas sosial dan status lainnya. Dengan kata lain, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat serta tidak bisa digolong-golongkan secara hierarkis.
c.Kesetaraan (equality)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa setiap individu harus menghormati individu lainnya. Secara spesifik diakui dalam DUHAM bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabanya”.
d.Non Diskriminasi (non-discrimination)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa non diskriminasi terintegrasi dalam prinsip kesetaraan yakni tidak dibenarkan membeda-bedakan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, kelas sosial dan status lainnya.
e.Tidak dapat dicabut (inalienability)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa semua hak individu tidak dapat dicabut, dilepaskan dan/atau dipindahkan oleh siapapun dan di manapun.
f.Tidak dapat dibagi (indivisibility)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hak-hak sipil, politik, hukum, sosial, budaya dan hak lainnya inheren dengan harkat dan martbat manusia, sehingga ia tidak dapat dicabut, dilepaskan dan/atau dipindahkan, dari siapapun, oleh siapapun dan di manapun.
g.Saling berkaitan dan bergantung (interrelated dan interdependence)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pemenuhan semua hak individu tidak saling terkait antara satu dengan yang lainnya.
h.Tanggung jawab negara (state responsibility)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pemenuhan HAM bukan semta-mata kewajiban individu, tetapi juga semua masyarakat dan negara di seluruh dunia.

Terbentuknya konsensus internasional tentang Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948 dimotori oleh sekelompok negara pemenang perang setelah berakhirnya Perang Dunia II yaitu AS, Perancis dan Inggris. Hal ini memperkuat pandangan bahwa isu-isu hak-hak azasi manusia tidak saja terkait dengan persoalan krusial menyangkut aspek-aspek dan standar universalitas HAM, tetapi juga terkait dengan latar belakang pembentukan DUHAM itu sendiri untuk menciptakan perdamaian dunia.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan internasional pun lahir sebagai turunan dari Universal Declaration of Human Rights. Misalnya, Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convention for Economic, Social, and Cultural Rights, ECOSOC) tanggal 23 Maret 1976 dan ditujukan untuk menggaransi perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi setiap individu dan masyarakat di setiap negara. Kemudian Konvensi Internasional Perlindungan Hak Sipil dan Politik (International Covenant for Civil and Political Rights, ICCPR) tanggal 3 Januari 1976 ditujukan untuk menggaransi perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi setiap individu, kelompok masyarakat dan negara.

Ada pandangan bahwa HAM terkait dengan perbedaan latar belakang sosial dan budaya, sehingga konsep ini dapat dilacak melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, karena keduanya terkait dengan aspek-aspek tradisi, budaya dan keyakinan dalam kehidupan manusia. DUHAM telah berusaha tidak menggunakan agama apapun untuk menjustifikasi ide-ide dasarnya agar ia bisa menemukan dasar yang sama bagi mereka yang beragama maupun tidak. Tapi pandangan ini mengindikasikan bahwa HAM bisa didasarkan pada justifikasi sekuler, meskipun cara demikian tentu tidak bisa menjawab persoalan bagaimana melegitimasi dan mengesahkan HAM berdasarkan perspektif yang sangat beragam di dunia ini.

Untuk menjembatani paradoks yang demikian, maka kerangka dasar yang dibangun dalam DUHAM adalah menggunakan teori konsensus untuk memberikan kesempatan kepada para penganut agama atau kepercayaan, semua tradisi dan budaya untuk bersama-sama membangun komitmen kepada deklarasi itu, dengan menggunakan norma yang terdapat dalam kepercayaan atau agama, tadisi dan budaya yang mereka miliki. Demikian pula dengan keinginan untuk membangun komitmen atas dasar filfasat sekuler yang mereka pelajari. Semua orang berhak mendapatkan pengakuan hak asasi yang sama dari orang lain, tapi tidak dapat menentukan alasan yang digunakan orang lain untuk memberikan pengakuan itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada upaya bagi sebuah revolusi hukum yang sebelumnya telah ada gerakan bagi revolusi advokasi. Gerakan ini merupakan suatu jaringan organisasi non pemerintah yang berjuang dalam bidang hak azasi manusia yaitu Amnesti Internasional, dan yang paling terkenal adalah Human Rights Watch.

Kedua lembaga ini telah berkembang dan terus mendorong semua negara untuk mempraktekan apa yang mereka perjuangkan. Setelah 40 tahun berlalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus berupaya mendukung keutuhan dan kedaulatan semua negara, dan dengan semua sistem yang melekat di dalamnya juga berupaya menciptakan kader-kader aktivis hak azasi manusia di bawah kepemimpinan dari Komisi Tinggi Hak Azasi Manusia PBB dengan segala kemampuannya yang dipimpin oleh Mary Robinson. Ia merupakan penerima Penghargaan Tahunan dari Lembaga Erasmus.

Salah satu bentuk perjuangannya adalah upaya untuk merayakan berdirinya organisasi hak azasi manusia dan jaringan terkait lainnya di seluruh dunia. Sebagai contoh, kita mestinya tidak melupakan bahwa kantornya masih kekurangan sumber daya keuangan dan dukungan riil dari negara-negara anggota PBB. Dia hanya mempunyai kekuasaan untuk menyebutkan nama dan malu menindak pemerintah yang melanggar HAM. Kendati demikian, tidak ada keraguan dalam laporan Komisi pengawasannya yang membuat para pelanggar HAM sulit hidup di dunia. Setiap saat sebuah negara dapat dituduh melanggar hak azasi manusia dalam laporannya. Sudah barang tentu, keadaan demikian menjadi sangat sulit dilakukan tatkala ia berjuang tanpa adanya jaminan dari keamanan internasional atau bahkan perlindungan politis dan militer atas ancaman/bahaya yang muncul saat itu.

Berkembangnya faham kodifikasi (stufentheory) di dunia Barat merupakan turunan dari ajaran hukum murni dalam kajian filsafat hukum yang bermuara pada ajaran positivisme. Menurut teori ini, eksistensi suatu hukum akan diakui keberla-kuannya apabila hukum tersebut ditransformasikan secara tertulis dalam bentuk undang-undang. Demikian pula, dengan prinsip-prinsip dasar HAM dapat berlaku secara positif apabila telah diakui dan dimuat ke dalam konstitusi. Berdasar kepada pandangan tersebut, negara memiliki kewajiban dan sekaligus otoritas untuk memenuhi HAM dengan cara meratifikasi, menjadikannya norma dasar dalam konstitusi negara dan diturunkan menjadi berbagai produk hukum yang mengikat termasuk juga lembaga-lembaga HAM yang menaunginya.

Dalam perspektif sejarah hukum HAM hanya populer dua ketentuan inter-nasional sebagai turunan dari Universal Declaration of Human Rights, yakni Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convention for Economic, Social, and Cultural Rights, ECOSOC) tanggal 23 Maret 1976 dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Sipil dan Politik (International Covenant for Civil and Political Rights, ICCPR) tanggal 3 Januari 1976.

Apabila diruntut satu per satu, beberapa ketentuan yuridis yang menjadi dasar HAM, antara lain:
1.Abad Ke-17
a.Code Moral: Menes, Asoka, Hammurabi, Draco, Cyros, Musa, Solom dan Many (Klasik).
b.Piagam Magna Charta Amerika Serikat(1215)
c.Bill of Rights Amerika Serikat (1230)
d.Hukum Internasional Hugo Grotius (1625)
e.Hak Alami John Locke (1690)
2.Abad Ke-18 dan Ke-19
a.Hak Perempuan – Mary Wollstonerscraft (1792)
b.Persamaan Jender – Mirza Fathi Ali Akhundzade (1860)
c.Persamaan Hak Perempuan – Rosa Guerra (1860)
d.Persamaan Hak Perempuan – Toshiko Kishida (1860)
e.Penghapusan Perdagangan Budak (1860)
3.1900-1929
a.Kongres Pan-Afrika (1900)
b.Konvensi Larangan Perempuan Bekerja Malam di Industri (1906)
c.Konvensi Hak Banding Pekerja Asing di Amerika Tengah (1907)
d.Hak Menentukan Nasib Sendiri – Lenin (1916)
e.Hak Menentukan Nasib Sendiri – Wilson (1918)
f.Hak Minoritas dalam Perjanjian Versailles (1919)
g.Hak Menentukan Nasib Sendiri dari Kolonialisme di Pan-Afrika (1919)
h.Konferensi Hak Perempuan di Chili, Amerika Latin (1923)
i.Hak Anak dalam Deklarasi Jenewa (1924)
j.Hak Kewarganegaraan dalam Putusan Kongres AS (1924)
k.Konvensi Jenewa Anti Perbudakan (1926)
4.1930-1949
a.Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (1930)
b.Konvensi Anti Penindasan Perempuan Dewasa (1933)
c.Konvensi ILO tentang Hak Berserikat dan Berorganisasi (1948)
d.Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Tawar-menawar Kolektif (1949)
5.1950-1959
a.Konvensi HAM di Eropa (1950)
b.Konvensi ILO – Persamaan Upah (1951)
c.Konvensi ILO – Penghapusan Kerja Paksa (1957)
d.Konvensi ILO – Pelarangan Diskriminasi Jabatan Kerja (1958)
6.1960-1969
a.Konvensi PBB – Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi (1965)
b.Konvensi PBB – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)
c.Konvensi PBB – Hak Sipil dan Politik (1966)
d.Konvensi HAM Pertama di Teheran (1968)
7.1970-1979
a.Konvensi PBB – Penghapusan Apartheid (1973)
b.Konvensi ILO – Umur Minimum Bagi Pekerja (1973)
c.Konvensi ILO di Roma – Makanan Dunia (1974)
d.Konvensi PBB – Penghapusan Diskriminasi Perempuan/CEDAW (1979)
8.1980-1989
a.Deklarasi HAM dalam Piagam Afrika (1981)
b.Konvensi PBB – Larangan Kekerasan dan Penyiksaan (1984)
c.Deklarasi PBB – Hak atas Pembangunan (1986)
d.Konvensi PBB – Hak Anak (1989)
9.1990-Sekarang
a.Konferensi HAM tentang Segala Bentuk Hak (1990-1996)
b.Pengadilan Pidana Internasional/International Court Justice berdasarkan Statuta Roma (1998) untuk penyelesaian Kasus Genocide Pelanggaran HAM BeratYugoslavia dan Bosnia-Herzegovina.
c.Protokol Opsional CEDAW (1999)
d.Konferensi ILO – Larangan Mempekerjakan Anak (1999)
e.Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika (1995)
f.10 Negara Meratifikasi Rencana Kerja Nasional HAM (1995-1999)

Untuk menjadi bahan diskusi, di Indonesia, penegakan HAM mengacu kepada UUD 1945; Tap MPR RI No. XVII/MPR/ 1998; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Sekarang: Komisi Kebenaran dan Perdamaian, yang disingkat KKP). Ketentuan dalam UU tersebut menjadi dasar bagi perlindungan HAM di Indonesia.
Persoalannya, apakah penegakan HAM di Indonesia telah berjalan, dan sampai mana penegakannya? Kasus-kasus HAM dalam berbagai daerah bila tidak diselesaikan akan menjadi bom waktu.

 

Ditulis Oleh : Dr. Dedi Supriyadi, M.Ag

(Pada diskusi DPP LBH BALINKRAS, Kamis 9 November 2017)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Logo Pemprov Jabar

Jadwal Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Bulan Nopember s/d Desember 2017

No. HARI/TANGGAL WAKTU NAMA KEGIATAN MATERI SENI TEMPAT PELAKSANA BIDANG/UPTD
1 Jumat 3 Nopember 2017 19.30 selesai Pemutaran film Bulan Purnama Sinema Tea House Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
2 4 s.d 5 Nopember 2017 09.00 s.dselesai Pasanggiri Degung Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
3 Sabtu 11 Nopember 2017 19.30 s.d.selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
4 Kamis s.d Rabu 16 s.d 22 Nopember 2017 09.00 selesai Festival Drama Musical Festival Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
5 Kamis s.d Minggu 16 s.d 19 Nopember 2017 09.00 selesai Mitra Praja Utama MPU Pergelaran seni, out bond, diskusi/seminar Lembang Bidang Kebudayaan
6 Sabtu 25 Nopember 2017 19.30 s.d selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
7 Selasa s.d Kamis 5 s.d 7 Desember 2017 09.00 selesai Bandung Internasional Digital Art Festival (BIDAP) - Workshop
- PameranPerpomance
Bidang Industri Pariwisata
8 Sabtu 9 Desember 2017 Ciletuh Geopark Festival Pergelaran seni Ujung Genteng Kab. Sukabumi Bidang Kebudayaan
9 Sabtu 9 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
10 Rabu s.d Sabtu 27 s.d 30 Desember 2017 08.30 selesai Binojakrama Pedalangan Binojakrama Pedalangan Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
11 Minggu 31 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Aneka Ragam Seni Bajidoran Gedung Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
Doc. Humas Disparbud Jawa Barat 2017