BANDUNG, LINTAS JABAR – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pemekaran daerah otonom baru di Jawa Barat. Totalnya 16 daerah yang diproyeksikan menjadi daerah otonom baru.
Ada sembilan CDPOB yang telah diusulkan, ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur. Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Subang Utara.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ono Surono, ST seusai menerima audiensi dari Forkodetada (Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat) di Ruang Badan Anggaran, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Selasa, (26/11/2024).
Ono menyebutkan, sudah ada sembilan daerah yang tengah bersiap untuk menjadi daerah otonom baru dan ada tujuh yang sedang dipersiapkan jadi totalnya ada 16 daerah.
“Jadi mereka melakukan hearing dengan Komisi I khususnya yang juga turut mendampingi pimpinan DPRD yang pada itinya mereka menegaskan kembali terkait dengan aspirasi masyarakat diwilayah-wilayah tersebut untuk segera menjadi daerah otonomi baru dan tentunya itu tidak mudah. Perlu ada berbagai macam persiapan dari mulai administratif sampai ke politis,” ujar Ono.
Ono menambahkan, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen untuk mendukung pemekaran di Jawa barat. Apalagi berdasarkan kajian yang sudah dilakukan sejak 1982 agar dibentuk hingga mencapai 42 kabupaten kota di Jawa Barat.
“Sehingga insya allah kita dengan Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun agenda yang nanti dimulai dengan rapat konsultasi dengan Kemendagri dan juga DPR RI komisi II,” katanya.
Hal itu, lanjut Ono, tentu akan melalui proses yang cukup panjang, dapat diawali dengan mengadakan forum-forum diskusi yang formal, semi formal dan bahkan informal untuk isu terkait dengan kepentingan CDOB di Jawa Barat yang akan terus menjadi perbincangan dimasyarakat Jawa Barat.
“Yang jelas kehadiran daerah-daerah baru ini akan terus menjadi perhatian kami sebagai pemangku kebijakan dan ini akan menjadi program prioritas dalam pembangunan Jawa Barat kedepan,” tutupnya. (**)
