Gubernur Jabar Terus Dorong Reformasi Birokrasi

27 Agustus 2010 / 10:05 Dibaca sebanyak: 412 kali Tulis komentar

BANDUNG (lintasjabar.com),- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terus bertekad menjalankan reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Komitmen ini semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menetapkan 11 prioritas nasional, dimana Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ditempatkan pada prioritas pertama.

Sejalan dengan itu, menurut Heryawan dalam konstelasi pembangunan Jawa Barat, maka arah reformasi birokrasi tertuang dalam Perda No. 2/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar Tahun 2008-2013, yang dijabarkan pada Misi Kelima dengan Sasaran Pertama yaitu Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis Kompetensi. Untuk mendukung itu, Pemprov Jawa Barat memfokuskan pada  Program Percepatan (Quick Wins), melalui kegiatan yang memiliki daya ungkit (key leverage), perbaikan core business Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) secara berkesinambungan.

Dalam kaitan itulah, Pemprov Jabar terus memperkuat keberadaan Badan Diklat Daerah sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) aparatur yang profesional, handal dan berkualitas, khususnya  dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk itu sejumlah sarana penunjang terus dibangun guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

“Pemprov Jabar akan memiliki Kampus II Badiklat yang lengkap dan megah di Cipageran Cimahi, yang Insya Allah selesai pembenahannya tahun 2013. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 93 miliar lebih,” tutur Heryawan usai Peresmian Kampus II Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, di Badan Diklat Jabar, Jl Windu Kota Bandung, Kamis (26/8).

Oleh karena itu, dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi “A” dari Lembaga Administrasi Negara, serta ditunjang dengan adanya penambahan fasilitas sarana prasarana Diklat, yaitu di Kampus II Cipageran,  diharapkan jajaran Badan Diklat dapat mengoptimalkan penggunaannya dengan baik. Khususnya untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan Diklat yang akan diselenggarakan. Apalagi kegiatan Diklatpim II yang dilaksanakan Badiklat merupakan salah satu kegiatan strategis baik dalam skala regional maupun nasional. Sehingga keberhasilan dalam penyelenggaraannya akan menentukan citra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Dudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.