Komisi D DPRD Jabar Tinjau Tol Cisumdawu

10 Juli 2014 / 14:51 Dibaca sebanyak: 466 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – Pembangunan jalan tol Cisumdawu berjalan lambat. Bahkan pembebasan lahannyapun belum mencapai 30 persen dari total panjang 62 kilometer yang direncanakan. Sedangkan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat sejak awal sudah menargetkan harus selesai pada tahun 2017 seiring target rampungnya pembangunan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB).

Hal itu terungkap ketika jajaran Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung lokasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang pada Kamis (10/07). Kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat. Hadir pula dalam kegiatan itu perwakilan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, PT Jasa Sarana, dan PT WIKA sebagai pihak pengembang jalan tol tersebut.

Dalam pertemuan itu, jajaran legislatif yang membawahi bidang pengawasan pembangunan infrastruktur ini dibuat khawatir dengan progress pembangunan yang bahkan belum mencapai 50 persen. Padahal peletakkan batu pertama jalan tol yang menghubungkan JalanTol Padaleunyi dengan jalan Tol Palimanan-Kanci itu sudah dimulai oleh Menteri Pekerjaan Umum berserta Gubernur Jawa Barat pada 2011 lalu.

Kekhawatiran diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jabar, MQ Iswara, setelah mendengar paparan dari PT Jasa Sarana yang bertanggungjawab dalam pembebasan lahan bahwa dari total 62km panjang jalan tol yang direncanakan baru 28 persen atau sekitar 17,5 km saja lahan yang dibebaskan. Apalagi beberapa waktu lalu Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan, tahun 2017 pesawat sudah bisa mendarat di Bandara Internasional Kertajati.

“Artinya, pembangunan jalan tol ini harus sudah selesai paling tidak pada tahun yang sama. Pasalnya, jalan tol ini menjadi sarana akses utama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bandara, baik penumpang maupun calon penumpang serta pihak lainnya. Kita masih sangat khawatir. Mohon ada koordinasi antara Jasa Sarana dengan PU (Kementerian Pekerjaan Umum, red) dan mitra strategisnya,” ujarnya.

Untuk pihaknya menegaskan agar komunikasi dan koordinasinya harus lebih intens. Pihaknya pun akan dorong BUMD dalam hal pembebasan lahan.

“Jangan sampai nanti pesawatnya sudah mendarat, sementara tolnya belum jadi,”tegas Iswara seraya menambahkan jika langkah itu dilakukan diharapkan ada penekanan dari pemerintah pusat guna mempercepat proses pembangunan. Dia mengaskan, jalan tol ini dibangun untuk akses ke bandara,” pungkasnya. (Ihsan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.