DPRD Jabar Menyoroti Soal Pengesahan UU Pilkada

27 September 2014 / 12:34 Dibaca sebanyak: 480 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – Undang-undang Pilkada yang sudah disahkan oleh DPR RI belum lama ini, menjadi pro dan kontra. Baik dikalangan elit politik ataupun masyarakat. bahkan di kalangan DPRD Jawa Barat pun turut memberikan tanggapan atas pengesahan RUU Pilkada dikembalikan lagi pemilihannya ke DPRD.

Anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Golkar, Yoga Santosa menilai RUU Pilkada secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, dia menyebut pilkada oleh DPRD Jabar memiliki banyak manfaat.

“Salah satunya efisiensi anggaran. Tapi tergantung dari sisi mana orang menilainya,” tutur Yoga, Jumat (26/9/2014).

Menurut dia, Pilkada langsung memerlukan biaya yang lebih banyak ketimbang dipilih DPRD. Tak hanya itu, dia menilai Pilkada langsung sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal yang lebih besar. “Terbukti dari sejumlah permasalahan yang terjadi di masyarakat saat atau pun setelah digelarnya pilkada langsung terjadi konflik. Kalau (pilkada) oleh DPRD potensi konflik itu akan tereliminir,” tutur dia.

Menurut dia, penolakan berbagai hasil pilkada langsung oleh pihak yang kalah menjadi bukti kelemahan pilkada langsung. Selain itu, Yoga yakin, kualitas pemimpin hasil pilkada oleh DPRD tidak akan kalah dibanding hasil pilkada langsung.

Sementara itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Waras Wasisto mempunyai pandangan berbeda. Dia menilai, pengembalian pilkada oleh DPRD menjadi langkah mundur bagi sistem demokrasi. Menurut dia, pilkada oleh DPRD akan merenggut kedaulatan rakyat, karena masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses tersebut. “Pilkada oleh DPRD akan memonopoli peluang menjadi kepala daerah. (Ihsan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.