DPRD Jabar Siap Sampaikan Aspirasi PERADI ke DPR RI *Terkait Penolakan RUU Advokat

24 September 2014 / 18:31 Dibaca sebanyak: 472 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Bandung yang menyampaikan keberatannya terkait rencana DPR RI yang akan mengesahkan RUU Advokat sebagai pengganti UU NO. 18 Tahun 2003 tentang Advokat akan menghilangkan hak-hak yang prinsipil dari advokat sebagai Officium Nobile (profesi mulia).

Menurut DPC PERADI sebagaimana dikemukakan dalam pernyataannya pembahasan RUU tentang Advokat oleh DPR RI adalah pembahasan yang tidak didasarkan pada pertimbangan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam proses pembuatannya tidak melibatkan para ahli yang kompeten mengenai advokat.

DPC PERADI berpandangan, RUU tersebut hanya akan berpotensi merusak tatatan hukum serta merugikan masyarakat pencari keadilan.

“Padahal advokat merupakan profesi mulia yang mengemban amanah dan harapan rakyat akan tegaknya hukum dan keadilan serta memperjuangkan terwujudnya Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia,” ujar Ketua DPC PERADI Kota Bandung, Roely Panggabean, SH, MH di depan anggota DPRD Jabar, Selasa, (23/9).

PERADI Kota Bandung juga menyerukan DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk menolak RUU Advokat  dan menggalang kekuatan internal DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alasan objektivitas keadilan, kemandirian dan independensi serta meminta agar dapat menyampaikan penolakannya kepada DPR RI.

Menanggapi aspirasi PERADI tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili Waras Wasito, SH, dr. Ikhwan Fauzy, Almaida Rosa Putra, SE dan Heri Ukasah, S.Pd mengemukakan dapat memahami aspirasi yang disampaikan PERADI.

Waras Wasito mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD maka pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi PERADI kepada Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu Pemerintah pusat dan DPR RI.

“Tentunya kami juga akan berkomunikasi dengan teman-teman di DPR RI terkait masalah tersebut,” katanya. (Ihsan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.