,

Kurang Anggaran, KPU Jabar Minta Dukungan Komisi I

29 Januari 2015 / 14:42 Dibaca sebanyak: 566 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat,S.Sos mengatakan, dengan telah disahkannya PERPPU No 1 tahun 2014 menjadi UU Pilkada dalam rapat parurna DPR RI beberapa waktu lalu, maka KPU RI dan KPU Provinsi melakukan rapat konsolidasi dengan Komisi II DPR RI.  Hasilnya, KPU diminta tidak dulu mengeluarkan kebijakan, sebelum rampung dan disahkannya revisi UU Pilkada.  Namun, KPU Provinsi diminta untuk melakukan sosialisasi  ke KPU Kab/kota, ke Prmkab/pemkot dan Pimpinan parpol.

Atas saran Komisi II DPR RI tersebut, Yayat mengatakan, beberapa waktu lalu KPU Jabar telah melakukan sosialisasi ke seluruh KPU Kab/kota se Jabar, bahkan KPU Jabar juga sudah  beberapa kali melakukan rapat dan sosialisasi ke 5 kabupaten yang akan menggelar Pilkada Langsung Serentak tahun 2015 ini.

Provinsi Jawa Barat ditahun 2015 ini akan menggelar 5 pilkada  langsung serentak yaitu Kab Karawang, Kab Sukabumi, Kab Bandung, Kab Indramayu dan Kab Pangandaran.  Untuk itu, KPU Jabar berkewajiban mensukseskan Pilkada di lima Kabupaten tersebut. Namun, persoalannya, KPU Jabar tidak mendapatkan anggaran dari APBN untuk kegiatan Monitoring. Untuk itu, KPU Jabar memohon bantuan Komisi I DPRD Jabar agar dapat ditambah anggaran bagi KPU Jabar.

Hal ini, disampaikan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat didampingi Komisioner KPU dan Sekeratis KPU beserta jajarannya, saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPRD Jabar, yang dipimpin Ketua Komisi I M Syahrir dan dihadiri beberapa anggota Komisi I,  Senin (26/1).

Yayat mengungkapkan , KPU Jabar mengajukan anggaran sebesar Rp.6 Milyar ke Pemprov Jabar tapi disetujui sebesar Rp.3 milyar dalam APBD Jabar 2015.  Berdasarkan hasil kajian KPU Jabar anggaran yang diberikan pemprov Jabar dari APBD 2015 tentunya  tidak maksimal untuk melaksanakan Pilkada Langsung Serentak di lima Kabupaten.  Untuk itu, kiranya Komisi I selaku mitra KPU Jabar dapat menganggarkan Dana tambahan dalam APBD Perubahan 2015, mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Yayat memaparkan ada beberapa hal yang cukup penting dalam UU Pilkada yang baru diantaranya, tentang penseragaman pandangan dan tindakan dalam pilkada serentak; KPU Kab menjadi pelaksana teknis; Pencalonan hanya  untuk Gubernur/Bupati dan atau Walikota saja, sedangkan untuk wakil itu merupakan hal preogratif Gubernur /Bupati dan atau Walikota.

Calon Kepala daerah harus didukung oleh Parpol atau gabungan Parpol  yang memiliki kursi di DPRD minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD terkait.  Sedangkan UU sebelumnya minimal 15 persen.  Adapun untuk salaon perseorangan minimal 5 persen dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pemilih, kalau dulu 3 persen.

Yayat juga menjelaskan aturan pelaksanaan kampanye mandiri, dalam UU Pilkada yang baru tidak ada kampanye dalam bentuk rapat umum. Namun yang dibolehkan berupa kampanye terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain yang tidak melamnggar larangan kampanaye dan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Ada juga beberapa kampanye yang difasilitasi KPU daintaranya : debat  publik/debat terbuka antar calon; penyebaran bahan kampanye kepada umum;  pemasangan alat peraga; iklan media massa cetak dan elektronik; kegiatan lain yang tidak melangggar perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Komisi I M Syahrir mengatakan, pada prinsipnya Komisi I DPRD Jabar selaku mitra KPU Jabar tidak berkeberatan untuk mendukung agar mendapatkan dana tambahan dalam APBD Perubahan 2015. Hal ini, tentunya demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada langsung Serantak di 5 Kabupaten di Jabar.

“Komisi I yang membidangan Pemerintahan tentunya akan mendukung kebutuhan akan dana yang dibutuhkan KPU Jabar, dan siap membicarakan dengan eksekutif / Pemprov Jabar.  Namun dengan catatan,  selama dana  yang butuhkan jelas peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Syahrir. (zaen)

Kebutuhan Anggaran KPU Jabar :
Kebutuhan KPU Kab. Karawang     :62,2 milyar (sudah terpenuhi)
Kebutuhan KPU Kab. Pangandaran : 21,57 Milyar (sudah terpenuhi)
Kebutuhan KPU Kab Bandung         : 63,5 milyar baru terpenuhi 60 miliyar masih kurang 3,5 milyar
Kebutuhan KPU Kab Indramayu      : 53,4 milyar baru terpenuhi  30 Milyar masih kurang 23,4 milyar
Kebutuhan KPU Kab Sukabumi       : 64,6 Milyar baru terpenuhi 50 Milyar masih kurang 14,6 milyar (zaen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.