DPRD Beri Catatan Terhadap Penetapan UMP

3 November 2015 / 16:29 Dibaca sebanyak: 446 kali Tulis komentar

BANDUNG LJ – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2016 salah satunya ialah harus berhati-hati dalam memberlakukannya di seluruh kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan, “Pertama tentu kita berharap UMP itu sebagai penghitung kasar, karena ini untuk tingkat provinsi maka harus hati-hati menghitung keberlakukannya, apakah itu cocok untuk daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya,” katanya kepada wartawan, di Bandung, Selasa (3/11).

Dirinya menyontohkan, untuk daerah Bekasi, Karawang dan Depok, maka patokannya harus jauh lebih tinggi dari UMP Jawa Barat 2016 karena wilayah tersebut menjadi daerah penyangga ibu kota negara ini.

“Dan mungkin untuk daerah lain bisa lebih rendah dibandingkan tiga daerah tersebut. Sehingga harus hati-hati menghitung keberlakuannya,” kata dia.

Catatan yang kedua, lanjut Untung, adalah Pemprov Jawa Barat juga harus berkonsentrasi dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda.

“Saya bukan khawatir disalahgunakan tapi UMP 2016 dianggap rata-rata. Namun kan UMK itu implementasinya di tiap daerah berbeda-beda,” kata dia.Namun terlepas dari catatan tersebut Ia mengapresiasi penetapan UMP Jawa Barat 2016 tersebut.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat untuk tahun 2016 sebesar Rp1.312.355. (Ydi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.