Legislator PAN: Kebijakan Negara Menaikkan Harga Pokok, Justru Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pancasila

18 November 2017 / 17:24 Dibaca sebanyak: 265 kali Tulis komentar

GARUT, LJ – Guna terus memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai pancasila dalam berbangsa dan bernegara, anggota MPR RI Fraksi PAN, Haerudin, S.Ag., MH kembali menyosialisasikan terkait Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta- Bhineka Tunggal Ika yang termaktub dalam 4 Pilar konstitusi negara.

“Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara diantaranya harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan sila ke 5 pancasila,” ujar Haerudin dihadapan ratusan warga yang mengikuti acara di Pesantren Persatuan Islam No 111 Pameungpeuk Garut, Jumat, (17/11/2017).

Menurutnya, keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyatnya diantaranya dapat dilihat dari kebijakan penganggaran yang mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak bukan untuk kepentingan segelintir kelompok orang.

Bahkan, kebijakan negara yang menaikkan harga-harga diantaranya baik Tarif Dasar Listrik (TDL), bensin, yang berimbas pada naiknya harga pokok pangan, dinilainya hal itu harus dikaji kembali sebab akan membebani rakyat.

“Kenaikan harga-harga yakni barang pokok seperti listrik, bensin itu harus dikaji ulang karena akan menyengsarakan rakyat bahkan lebih dari itu justru khawatir bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang didengung-dengungkan bersama,” tegasnya.

Haerudin yang berangkat dari Dapil Jabar XI ini mengungkapkan salah satu bentuk khusus dari kerakyatan ialah kerakyatan di bidang ekonomi, yang dirumuskan sebagai keadilan atau kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Dirinya menilai, asas ini sudah dikenal berabad-abad lamanya yang sisanya masih dapat dengan mudah dijumpai dalam masyarakat terutama di desa, yaitu kebiasaan tolong menolong antara sesama masyarakat.

“Masyarakat pedesaan kental dengan sikap gotong-royong dalam mengusahakan kepentingan bersama atau membantu. Namun, menolong seseorang yang sangat membutuhkan seperti materialistik, kapitalisme dan individualisme sama sekali tidak disukai oleh bangsa Indonesia, karena tidak memungkinkan tercapainya keadilan atau kesejahteraan sosial,” tandasnya.

Lebih dari itu, dalam demokrasi pancasila, rakyatlah yang pemegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Karena itu kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Begitu pula, sambungnya, intisari demokrasi pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera.

Pada kesempatan itu, selain Ustadz Dudi selaku Pengasuh Ponpes Persatuan Islam No 111, Ketua PC Persis Pameungpeuk, Ustadz Yana yang hadir beserta jajaran pengurus, tampak pula para Pimpinan Jamaah Persis beserta anggota dan simpatisan, Asatidz PPI No 111 Pameunhpeuk, Jajaran Persistri PC Persis Pameungpeuk serta para santri. (Dent)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.