NGOPI Soal Radikalisme Ala PW GPII Jabar dan Duta Damai Jabar

9 Februari 2019 / 19:01 Dibaca sebanyak: 534 kali Tulis komentar

BANDUNG, LJ – Dinilai kurangnya pemahaman tentang radikalisme di masyarakat, Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jawa Barat bersama Duta Damai Jawa Barat menggelar diskusi terkait radikalisme.

Diskusi yang dikemas apik dengan nama acara NGOPI (Ngobrol Persoalan Indonesia) mengusung tema “Radikalisme di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Politik”. Ditambah suasana makin hangat dengan moderator Ridwan Rustandi yang saat itu berkali-kali menekankan pentingnya pemahaman yang utuh tentang radikalisme.

“Di tengah derasnya arus informasi, orang akan mudah terbawa faham ekstrim jika tidak punya pengetahuan yang menjadi filter diri. Dirinya pun mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontra radikalisme terutama di dunia maya, karena sebagai koordinator Duta Damai Jawa Barat,” ujarnya mengawali diskusi NGOPI di aula Pikiran Rakyat Bandung, Jumat (8/02/2019).

Adapun disampaikan narasumber Guru besar Hukum Internasional Unpad, Prof. H. Atip Latipulhayat, LLM., Ph.D. bahwa radikalisme yang menjurus pada terorisme, bisa terjadi karena dangkalnya pemahaman terhadap agama atau ideologi.

“Padahal arti dari radikal sendiri adalah berpikir mendalam atau mengakar,” papar Atip Latipulhayat.

Menurutnya, kini makna radikalisme menjadi negatif karena berlebihan dan keliru dalan memahami orisinalitas sebuah ajaran. Namun radikal juga bisa bermakna positif, sama seperti ketika David Cameron diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris dan berpidato menyatakan dirinya kembali ke akar (radikal) bermakna rakyat.

Ia menilai, radikalisme bisa positif atau negatif tergantung situasi politik dan sosial kemasyarakatan dan pihak yang memaknainya. Bahkan, sambungnya, radikalisme bisa menjadi negatif karena ekstremis bersifat dogmatis simplistik, atau emosional reaksioner. Bentuk lainnya ialah revolusi yang bermakna perubahan yang sangat cepat dan drastis.

Sedang menurut Pakar Ilmu Politik UIN SGD Bandung, Dr. Muslim Mufti M.Si dijelaskan radikalisme berkaitan dengan perilaku dan kecenderungan dari apa yang dianutnya.

“Tidak hanya agama, tapi doktrin-doktrin ideologi yang berkembang di dunia ini mempunyai potensi memunculkan radikalisme dari ideologi yang dianutnya,” ungkapnya.

Munculnya anggapan bahwa ada kelompok radikal di umat Islam, ia menyimpulkan terminologi radikalisme padanya lebih bermuatan politis. Sebab ditegaskan radikalisme tak selalu berujung terorisme sebagaimana dituduhkan negara-negara Barat itu.

Ditambahkan, bahwa semua ajaran dan isme di dunia bersifat fundamental hingga tak bisa diarahkan hanya pada ajaran Islam.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPII) Jawa Barat, Irwan Sholeh Amir menghimbau agar masyarakat tidak masuk pada jebakan terminologi. Baginya, jebakan tersebut seolah-olah diterima begitu saja bahwa ajaran Islam itu radikal.

Di lain hal, lanjut Irwan, kadang upaya deradikalisasi itu menjadi de-Islamisasi, yang mereduksi ajaran Islam, hingga hal itu menolak syariat Islam seperti menolak poligami atau menolak hukum waris.

“Gerakan deradikalisasi mesti dikembalikan pada relnya, yang menampilkan Islam yang toleran namun tetap tidak kehilangan prinsip-prinsip Islam yang tetap harus dipegang kuat,” tandasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.