Arif Hamid Rahman: Pansus VI Masih Terus Kumpulkan Angka dan Data Terkait KP2B

BANDUNG, LJ – Anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat H. Arif Hamid Rahman, SH mengatakan, Pansus VI hingga saat ini masih terus mengumpulkan angka dan data terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di seluruh Kabupaten/koa se Jabar. Penetapan penetapan luas KP2B merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam Prda RTRW Provinsi Jabar.

“Untuk itu, kami dari Pansus VI sangat berharap agar seluruh kepala daerah kabupaten/kota segera menetapkan luas KP2B sebagai dasar penetapan Perda RTRW Provinsi,” terang legislator Fraksi Gerindra Persatuan ini.

Dikemukakan Arif yang juga anggota Komisi I ini, pada Selasa, 15 Februari 2022, kemarin, Pansus VI DPRD Jabar melakukan kegiatan rapat kerja atau Publik Hearing dengan melibatkan sebanyak 10 kabupaten/kota di Kab. Pangandaran.

Dalam Public Hearing, Pansus VI meminta kepada kepala derah (Bupati/ walikota) untuk dapat segera menetapkan luasan kawawan Pertanian Pangan berkelajutan (KP2B). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan angka dan data yang berkaitan dengan KP2B dengan Kabupaten Kota dengan Provinsi dan Pusat.

“Alhmadulillah, hasil rapat kerja tersebut menghasilkan sejumlah masukan terkait KP2B yang jumlah luasannya ditetapkan oleh pihak kementerian dan Bappenas dan dengan luasan yang ada masih harus diselaraskan lagi dan tidak sama,” ujarnya, Kamis (17/02/2022).

Ia memandang, masih adanya data yang kurang selaras antara Kabupaten/kota dengan Pusat (Bappenas) tentunya harus segera diselaraskan karena angka dan data KP2B akan dicantumkan dalam Raperda RTRW Provinsi Jabar.

Dirinya juga berharap, pembangunan serta Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus selaras dengan kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan strategis Provinsi Jawa Barat. (AdiPar)