BANDUNG, LJ – Meningkatnya pendapatan daerah baik dari PAD, DAK dan DAU serta bagi hasil daerah tentunya diperhitungkan berdasarkan prilaku pendapatan 5 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan, sehingga target-target yang dicantumkan dalam RPJMD harus rasional.
Ditegaskan anggota Fraksi PPP DPRD Jabar, H. Pepep Saeful Hidayat, S. Ikom, PPP selaku salah satu Parpol pengusung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu R Ulum, tentunya akan mengawal terus jalannya pemerintahan.
“Namun, kita juga akan tetap kritis apabila ditemukan adanya program yang tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. PPP terus kawal kepemimpinan Emil-Uu, tetapi PPP juga tetap kritis dalam setiap kebijakan Emil-Uu yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Hal ini menyoal tentang pengesahan Perda RPJMD ini berdasarkan peraturan bahwa Perda RPJMD harus sudah disahkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.
Disamping juga Perda RPJMD ini masih menggunakan Perda RTRW yang lama karena penyusunan Raperda Perubahan RTRW belum selesai. (Ihsan)
