BANDUNG, LJ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Pansus I melakukan rapat kerja terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Akhir Tahun Anggaran 2018.
Ketua Pansus I Yod Mintaraga menjelaskan, rapat kerja pembahasan tersebut dilakukan bersama OPD terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait LKPJ Gubernur Jabar ATA 2018.
“Kita minta penjelasan yang lebih detail dari apa yang sudah disampaikan oleh gubernur pada saat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018,” ujar Yod kepada wartawan.
Dalam kesempatan tersebut Pansus I mengapresiasi, beberapa program kegiatan yang menunjukan serapan anggaran di atas 97%. Namun Yod pun menilai, prgoram kerja tak hanya mengutamakan serapan anggaran namun yang harus menjadi prioritas adalah manfaat dari program tersebut harus jelas dan berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Barat.
“Ada beberapa program kegiatan yang serapan anggarannya bagus diatas 97% ada juga yang dibawah 50%. Semuanya harus menjadi jelas, yang serapannya tinggi bukan hanya sekedar daya serapnya tinggi tapi kita harus tau seberapa jauh nilai manfaatnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jawa Barat,” ucapnya. (San)
