[lintasjabar tkp] Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH menyatakan meskipun saat ini moratorium masih berlaku, pemerintah memberikan peluang kepada daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi daerah dengan ketentuan persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Dipaparkan legislator Fraksi Gerindra, daerah persiapan otonom baru akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan dievaluasi oleh pemerintah selama 3 (tiga) tahun sebelum ditetapkan dengan undang-undang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain persyaratan dasar terdiri dari persyaratan dasar kewilayah dan persyaratan dasar kapasitas.
Kemudian, sambungnya, persyaratan administrasi yang terdiri dari keputusan musyawarah desa, persetujuan bersama DPRD Kabupaten induk dengan Bupati daerah induk, dan perset bersama DPRD Provinsi dengan gubernur yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk.
Sebelumnya, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Hal itu seperti disampaikan Ketua Komisi I Bedi Budiman saat membacakan laporan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat atas usulan persetujuan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat dihadapan Rapat Paripurna, Jumat (16/4/2021).
Pada kesempatan itu, Komisi I menyatakan bahwa kedua daerah tersebut sangat layak untuk disetujui oleh DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Terkait persyaratan kapasitas daerah yang mencakup parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen.
Sesuai dengan pasal 38 ayat 4 s.d 6 uu 23 tahun 2014 bahwa dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan, persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR dan DPD RI. Tim Independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah terkait pembentukan calon daerah persiapan otonom baru tersebut.
Dalam proses pelaksanaan tugasnya, komisi satu telah melaksanakan rapat kerja, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, para tokoh masyarakat, konsultasi dengan para akademisi, juga disertai dengan kunjungan lapangan yang menghasil beberapa catatan penting.
Terdapat 7 (tujuh) catatan diantarnya pemetaan kekuatan sdm aparatur sipil negara, penghitungan kemampuan keuangan daerah, pembagian aset , kualitas sdm, konflik sosial, potensi bencana dan kejadian bencana, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pelayanan dasar bidang kesehatan.
Catatan tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kapasitas daerah sebagai dasar penandatanganan persetujuan bersama pembentukan calon daerah persiapan otonom baru antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan gubernur.
Lebih lanjut setelah status CDPOB disahkan maka untuk tiga tahun lamanya kedua daerah persiapan tersebut akan diuji apakah layak untuk diteruskan menjadi daerah otonom baru atau malah dinyatakan gagal sehingga dikembalikan kepada daerah induk. (AdiPAr)
