[lintasjabar tkp] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus menggenjot percepatan vaksinasi untuk mencapai target kekebalan kelompok sebelum mutasi virus bermunculan lebih banyak lagi serta masa kedaluwarsa vaksin jatuh tempo. Bahkan Jawa Barat memiliki tantangan terbesar dalam meyukseskan vaksinasi, mengingat jumlah penduduknya paling banyak di Indonesia dengan medan alam sampai ke wilayah pedalaman yang beragam.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, jika sentra vaksinasi diperbanyak dengan kerja sama pemda dan swasta, maka hasilnya akan signifikan pada tujuan semula sehingga herd immuntiy bakal tercapai dengan sentra vaksinasi massal.
“Urusan statistik Jawa Barat itu paling repot karena penduduknya 50 juta. Provinsi yang paling menantang untuk penyuntikan vaksin,” katanya belum lama ini.
Namun demikian, vaksinasi massal yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi dirasa sangat minim menyentuh pondo-pondok pesantren (Ponpes). Maka itu, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH mendorong agar segera melakukan vaksinasi pada pondok-pondok pesantren di Jawa Barat.
Dikatakannya, bahwa hingga sampai saat ini angka persentase vaksinasi di pondok-pondok pesantren belum signifikan. Hal ini disebabkan besarnya jumlah pondok pesantren di Jawa Barat yang mencapai sekitar 12.000.
“Sejak pembahasan Raperda di pada tahun 2020 meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kluster pesantren. Progres vaksinasi sampai saat ini di pondok pesantren belum terlalu banyak, apalagi kalau dibilang persentase dari jumlah sekitar 12.000 pondok pesantren di Jawa Barat,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telpon selulernya, Senin pagi (26/7/2021).
Dirinya menyebut, kemungkinan karena vaksinasi di pesantren tergantung Dinas Kesehatan masing-masing daerah, maka vakinasi di pesantren tidak serentak. Diakuinya di lapangan memang ada pesantren yang sudah mendapatkan vaksin cukup cepat. Meski vaksinasi di pesantren-pesantren tidak diprioritas utama.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
“Pada proses vaksinasinya, biasanya dipakai untuk kampanye vaksin, tapi ternyata masih banyak kabar pesantren yang belum dapat kabar sampai hari ini,” ujarnya.
Meskipun jumlahnya belum signifikan, dirinya mengapresiasi pihak-pihak yang telah melakukan vaksinasi di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat. Karena dinilainya, hadirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat juga dapat memacu tanggung jawab sekaligus hak Pemprov Jabar untuk membantu secara masif proses vaksinasi pada pondok-pondok pesantren hingga tuntas. (AdiPar)
