BANDUNG (Lintasjabar.com),- DPRD Provinsi Jawa Barat minta agar tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jabar ditinjau ulang karena terkait dengan nominal dana sisa lebih perhitungan anggaran APBD 2010 yang meningkat dibanding Silpa 2009.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didin Supriadin di Bandung, Selasa (19/7), mengatakan, Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2010 meminta Pemda Jabar untuk menjelaskan secara detail tentang Silpa.
Pada APBD Pemprov Jawa Barat yang pada tahun anggaran 2009 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) mencapai Rp1,3 triliun dan pada APBD 2010 silpanya naik menjadi Rp2,449 triliun.Ia menambahkan, Silpa tersebut nilainya sekitar 25 persen dari total APBD Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2010 yang mencapai Rp9,8 triliun lebih.
Silpa itu ada bisa dua. Yang satu Silpa positif jika merupakan hasil efisiensi anggaran. Satu lagi ialah Silpa negatif yaitu tidak terserapnya anggaran karena kesalahan dalam perencanaan atau kinerja PNS dalam birokrasi yang kurang,” kata Didin Supriadin.
Menurutnya, Pemprov Jawa Barat harus segera memberi laporan secara detil tentang silpa tersebut.Dikatakannya, terjadinya Silpa karena kegagalan dalam perencanaan ataupun kinerja PNS yang tidak maksimal, merupakan hal yang ironis.Jadi di satu sisi, PNS Provinsi Jabar mendapat TPP yang besar. Bahkan paling besar dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun di sisi lain, kinerjanya malah menurun. Buktinya, Silpa malah meningkat dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Didin.
Dari pemaparan Pemprov Jabar untuk APBD 2009, kata Didin, terungkap bahwa Silpa negatif terjadi karena kinerja PNS yang tidak maksimal dan kontrak-kontrak kerja yang terputus di tengah jalan. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPRD Jabar menyetujui TPP PNS ditingkatkan dengan harapan kinerja menjadi maksimal dan semua program-program terlaksana dengan baik agar tidak terjadi silpa.
“Namun pada kenyatanya malah meningkat lebih besar Silpanya. Ini kan ironis karena menjadi tanda tanya besar dan merupakan bentuk wanprestasi. Karena itu, kami akan meninjau ulang pemberian TPP kepada para PNS di lingkungan Pemprov Jabar jika memang terungkap, kinerja PNS lah yang menjadi penyebabnya,” ucapnya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat Yusuf Puadz. Yusuf mengatakan, peningkatan hampir dua kali lipat Silpa APBD 2010 dibanding tahun 2009, menunjukkan kinerja negatif dari pemprov.
“Kalau Silpa meningkat, berarti ada yang tidak beres dengan kinerja pemprov Silpa meningkat sama saja artinya kinerja pemprov yang menurun,” kata Yusuf. (Zaen/Husein)
