CIAMIS (LJ) – Berdirinya Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonom baru di Jawa Barat diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut. Sejumlah penataan pun perlu dilakukan di kabupaten/kota termuda di Jabar itu.
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, penataan di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran harus mulai dilakukan untuk menentuk arah pembangunan daerah tersebut. “Harus dimulai dari sekarang, agar jelas nantinya Pangandaran mau dibuat apa,” kata Irfan saat menghadiri ‘DPRD Jabar Saba Desa’, di Kabupaten Pangandaran, Jumat (9/5).
Acara rutin DPRD Jabar itu dihadiri juga oleh pimpinan dan anggota DPRD Jabar seperti Rudy Harsatanaya, Yoga Santosa, Anwar Yasin, Lexadharma Kengsiswoyo, Sobikin, dan Engkos Kosasih, serta Plt. Bupati Pangandaran, Bupati Ciamis, dan Wakil Wali Kota Banjar. Dalam sambutannya, Irfan meminta agar Pemkab Pangandaran memiliki grand desain terkait rencana pembangunan.
Salah satunya dengan menggunakan jasa konsultan dalam pembuatan rencana pembangunan. “Saran saya sewa konsultan yang baik, minta dibikinkan desain Pangandaran untuk 25 tahun yang akan datang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jabar Yoga Santosa menuturkan, Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi yang berperan penting dalam menunjang pembangunan di daerah tersebut. Selain dikenal memiliki potensi wisata, sektor kelautan dan perikanan pun bisa menjadi sumber kekayaan yang diandalkan.
Maka dari itu, menurut Yoga akses transportasi ke Kabupaten Pangandaran harus dimaksimalkan lagi. Selain pengembangan Bandara Nusawiru, pembangunan pelabuhan pun harus segera dilakukan.
Selain menentukan pemetaan wilayah beserta potensinya, yang tidak kalah penting dari perencanaan pembangunan itu adalah pengaturan saluran drainase. Sebab, Irfan kembali menuturkan, saluran air yang baik harus diperhatikan daerah di pesisir pantai, agar terhindar dari ancaman banjir.
“Karena daerah dekat pinggiran laut salah satu masalahnya banjir,” kata Irfan. Oleh karena itu, Irfan meminta Pemkab Pangandaran lebih aktif dalam mengupayakan berbagai pembangunan tersebut.
“Jika tidak punya uang, karena masih daerah otonom baru, dorong ke provinsi. Karena tidak ada kabupaten/kota yang bisa mandiri, semua perlu bantuan dari provinsi. Tapi pemimpinnya (Bupati Pangandaran) harus bisa berkomunikasi baik dengan provinsi, terutama bupati terpilih nanti (hasil pemilihan kepala daerah),” katanya.
Plt. Bupati Pangandaran Endjang N mengakui, saat ini pihaknya bekerja membangun daerah tersebut di tengah berbagai keterbatasan. Salah satunya karena masih minimnya pendapatan asli daerah yang berada di kisaran Rp 22 miliar.
Untuk diketahui, luas Pangandaran mencapai sekitar 168.000 hektar, terdiri dari 10 kecamatan, dengan jumlah pendudukan sekitar 400.000. “Jadi mudah-mudahan kunjungan kerja DPRD Jabar ini bisa menjembatani kebutuhan dan kekurangan pembangunan di Pangandaran,” kata Endjang seraya mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu grand desain pembangunan yang salah satunya tengah dikerjakan pemerintah provinsi. (San)
