BANDUNG, LINTAS JABAR – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong reformasi dan konsolidasi BUMD agar kinerjanya semakin efisien dan terukur.
“BUMD harus mampu menjadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif. Mereka harus dikelola dengan prinsip korporasi yang sehat dan inovatif,” kata Ketua Komisi III, H. Jajang Rohana, S.Pd.I menegaskan belum lama ini.
Jajang menambahkan, penguatan PAD tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kemandirian daerah.
Dengan aset yang produktif, BUMD yang sehat, dan tata kelola keuangan yang akuntabel, Jawa Barat dapat lebih leluasa membiayai program pembangunan strategis, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“PAD yang kuat akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan program pembangunan berjalan tanpa tersandera keterbatasan fiskal,” tutur politisi PKS dari Dapil Jawa Barat 2 itu.
Menurutnya, komisi III berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan, sesuai visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata dapat terwujud dengan nyata. (AdiPar)
