BANDUNG, LINTAS JABAR – Pesantren memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan di Jawa Barat, sehingga perlu untuk tetap mendapatkan perhatian.
Namun kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM dengan dihilangkannya kucuran bantuan ke pesantren menjadi sorotan publik, terutama dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
“Pesantren itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat yang masih sangat rendah. Angka lamanya sekolah juga masih sangat rendah,” jelas Ono saat acara Evaluasi Akhir Tahun 2025 yang digelar Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 29 Desember 2025.
Ditegaskannya, alokasi bantuan ke pesantren berubah bentuk tidak lagi hibah tetapi menjadi program beasiswa santri. Atas kebijakan itu pun berdampak pada penyerapan anggarannya kurang optimal dari Rp 10 miliar yang dianggarkan namun hanya terserap sebesar Rp 5,1 miliar.
Ono mengungkap bahwa pada prakteknya ternyata ada beberapa kendala dalam penyerapan tersebut diantaranya adalah soal data siswa atau santri yang kurang mampu.
“Data pesantren yang di bawah Kemenag itu ternyata masih kurang baik. Ini ke depan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Bukan hanya terkait pendidikan, Ono pun menyoroti kebijakan gubernur lainnya dan juga menyampaikan sejumlah evaluasi kinerja Pemprov Jabar sepanjang 2025.
Kebijakan lainnya yang dimaksud Ono adalah terkait BPMU untuk sekolah swasta. Konsepnya senada, yakni berubah menjadi beasiswa kurang mampu.
Oleh karenanya Ono berharap di 2026 nanti kolaborasi antara Pemprov dan DPRD Jabar berjalan semakin baik, sehingga pembangunan berbagai sektor di Jabar berjalan dengan baik. (San)
