SUMEDANG, LJ – Dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Cabang Dinas Wwilayah V di Kabupaten Sumedang terungkap hingga saat ini rasio elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat adalah 98,1%. Hal ini menunjukkan jika target Jabar Caang yang dijanjikan Gubernur Ahmad Heryawan dinilai tercapai secara sempurna.
Namun demikian, dipaparkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady, sejak Januari 2019 ada perubahan nomenklatur di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Unit Pelaksana Teknis Daerah menjadi Cabang Dinas sehingga jumlahnya bertambah dari 5 menjadi 7. Perubahan nomenklatur itu dilakukan mengingat tupoksi yang diembannya. Sementara itu, penambahan jumlah dilakukan agar menambah kemudahan aksesibilitas.
Selain itu, lanjutnya, peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga, ada 2 hal penting lainnya yang ditangani Dinas ESDM, yakni pertambangan dan air tanah. Pemanfaat air tanah yang digunakan untuk keperluan usaha di Cabang Dinas V saja 1.060 titik. Angka tersebut baru sekitar 30% saja dari angka riil di lapangan.
Adapun perusahaan tambang di Cabang Dinas V juga menunjukkan bahwa dari total 57 perusahaan, baru 41 yang berizin, 12 dalam proses pengurusan izin, dan non izin 4. Padahal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki izin. Penambang tanpa izin (PETI) diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kalau ukurannya jumlah desa, sejak 2010 Jabar sudah 100% caang. Kami mendorong agar semua rumah di Jabar memperoleh sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara,” ujar Daddy Rohanady saat memimpin rombongan Komisi IV, Rabu (28/02/2018).
Untuk itu, Daddy memandang guna mewujudkan 100% rasio elektrifikasi rumah tangga jika ukurannya setiap rumah berbanding dengan kondisi seperti sekarang, bisa dipastikan bahwa Dinas ESDM akan mengalami kedodoran. sebab, diakuinya, jumlah SDM dan sarpras yang ada saat ini kurang memadai. Hal itulah yang akan menjadi kendala implementasi amanat UU Nomon 23 Tahun 2014 urusan ESDM yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Selain menggunakan APBD Prov Jabar, peningkatan rasio elektrifikasi rimah tangga juga dibantu APBN. Sayangnya, alokasi sebesar 30.000 sambungan untuk Jabar kemudian dibatalkan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya. (Herdi/Doy)
