BANDUNG, LJ – Badan Nasional Penanggulanagan Teroris (BNPT) mensiyalir terdapat 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah terpapar radikalisme, hal tersebut ditanggapi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Jawa Barat, Aceng Fikri sebagai fenomena gunung es.
Hal ini menurutnya tidak lepas dari aktifitas penyebaran radikalisme di kampus telah berlangsung lama sejak 1983.
“Artinya telah 35 tahun aktifitas penyebarannya berlangsung,” jelas Aceng yang dihubungi melalui tele conference pada saat acara forum dialog isu-isu kontemporer pemerintahan, di Bale M Cafee Bandung, Jum’at (8/6).
Lebih jauh Aceng menjelaskan sebagai ideologi, Pancasila dinilainya sudah selesai untuk terus diperdebatkan. Namun demikian ia memandang dalam pelaksanaannha harus diakui masih jauh dari yang dicitakan.
Maka itu, sambungnya, hal tersebut yang menyebabkan sebagian kalangan kecewa dan tidak bisa menerima kondisi tersebut.
“Namun yang salah bukan pancasilanya, karena tidak logis dong pancasila yang tidak salah kok mau diganti. Saya sepakat kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terus di implementasikan,” tegasnya.
Adapun terkait fenomena gunung es yang dimaksud Aceng, menurutnya harus segera dicegah penyebarannya. Seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif mencegah infiltrasi segala bentuk paham yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
“Presiden sudah jelas sikapnya, dan saya berharap seluruh elemen bangsa harus segera merespon secara positif,” paparnya.
Pemberlakuan Undang-undang Antiterorisme yang telah direvisi, lanjut Aceng menjadi legitimasi kuat untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyebaran paham radikal khususnya di lingkungan kampus, umumnya di masyarakat luas.
“Tentu kita harus menghormati otoritas kampus, namun ada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang harus diselamatkan dari berbagai ancaman,” jelasnya.
Menurutnya, selain upaya preventif dan preemtif yang dapat dilakukan pemerintah adalah membangun kembali koalisi sosial yang kembali didengungkan Azyumardi Azra selama ini.
“Koalisis sosial harus kembali dibangun dan dikuatkan dengan mengangkat nilai-nilai ideologi kebangsaan, kearifan lokal dan Islam Wastiyah. Ini agenda penting untuk segera dirumuskan, termasuk diantaranya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” terang Aceng.
Forum Dialog Isu-isu Kontemporer Pemerintahan (FDIKP) yang diselanggarakan Eksplorasi Dinamika Analisis Sosial (EDAS) ini merupakan kali ketiga dari kegiatan diskusi ilmiah dwi mingguan.
Dalam diskusi ini menghadirkan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Jawa Barat Dr. Phil Gustiana Isya Marjani, Analis Politik EDAS Dr. Wawan Gunawan dan Ketua Badko HMI Jawa Barat Achyar Al-Rasyid dengan mengangkat tema “Membumikan Pancasila: Cegah Tangkal Radikalisme di Lingkungan Kampus”. (San)
