[lintasjabar tkp=”CIPATAT”] Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Widjaya mengatakan pihaknya mencoba merespon dengan cepat dengan adanya berita di media masa tentang “adanya pembuldozeran tanah lahan sekolah” milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yaitu SMKN 1 Cipatat oleh pejabat desa setempat dan ini tentu saja sebuah yang tidak baik.
Hal tersebut ia ungkapkan saat Komisi V meninjau SMKN 1 Cipatat terkait dengan adanya konflik pembangunan jalan di samping sekolah, Senin (10/08/2020).
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Peninjauan diikuti pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat serta tampak pula Camat Cipatat, Iyep dan Kepala Sekolah SMKN 1 Cipatat Dudi serta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
“Kita tadi juga tadi melihat ada beberapa titik temu untuk mencari solusinya dan harus dipertemukan dengan beberapa pihak terkait, kita juga disini melihat bahwa ini adalah lahan sekolah yang diamanahi oleh negara untuk mencerdaskan bangsa dan khususnya untuk membantu pendidikan di desa ini untuk warganya bisa mendapat pendidikan yang lebih baik,” tegasnya.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Oleh karenanya ia berharap seharusnya semua pihak harus mendukung semua itu, sebab hal tersebut demi kepentingan dan untuk anak bangsa agar mempunyai pendidikan yang baik dan nyaman.
Hadi menambahkan Komisi V menekankan agar dilakukan proses komunikasi lebih intensif lagi dan menyertakan pihak-pihak terkait yang berwenang dalam persoalan ini supaya kesinambunganya ada dan polemik ini cepat selesai. (Fan)