[lintasjabar tkp=”Sumedang”] Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH hasil pembahasan evaluasi dengan mitra Komisi I terkait pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 secara prosentase serapannya sangat bervariatif.
Hal itu ia sampaikan kepada lintasjabar.com melalui sambungan selulernya usai pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar melakukan rapat kerja bersama mitra, dalam rangka pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 yang bertempat di Bandung Giri Gahana Golf & Resort Kabupaten Sumedang, Kamis (16/07/2020).
Dikatakan legislator Fraksi Gerindra ini, Komisi I DPRD Jabar meminta aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat lebih dimaksimalkan lagi.
“Hari ini di mitra Komisi I memang bervariasi, ada yang persentase serapanya sesuai dan tepat, ada yang persentasenya kurang sedikit dan juga ada yang serapan persentasenya sangat rendah, tadi juga kita sudah meminta penjelasan terkait kurangnya serapan persentase itu,” ujar Arif menanggapi prosentase serapan dari mitra Komisi I.
Menurutnya, dari prosentase serapan yang kurang maksimal dari mitra Komisi I hasil pembahasan evaluasi ternyata memang banyak kendala yang diantaranya adalah gagal lelang, dana yang harus dikeluarkan sudah tertanggulangi dan juga ada penurunan harga.
Sehingga, sambungnya, ada pengurangan efisiensi selain itu juga harus ada beberapa program yang harus dan urgent untuk segera di evaluasi yang dikarenakan kurang tepat.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
“Kami di Komisi I menilai ada beberapa program yang harus dievaluasi karena ada output dan incomenya tidak cukup baik dan hal itu akan menjadi catatan kami dan kami akan kaji ulang,” paparnya.
Arif menambahkan dari beberapa hasil evaluasi Komisi I meminta ada beberapa program yang tidak dilanjutkan karena output dan incomenya tidak baik.
“Dan khususnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa lebih dimaksimalkan lagi dan harus bisa mencari solusi atau alternatif yang lebih baik dari sekarang untuk bisa memaksimalkan aset Pemprov Jabar,” pungkasnya. (Redaksi)
