BANDUNG, LJ – Belum lama ini Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke MPR RI, hal tersebut guna mengkonsultasikan nilai-nilai Pancasila.
Komisi I menilai pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan pemerintahan daerah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Bahkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menilai, moralitas bangsa saat ini sudah memprihatinkan akibat terpengaruh budaya luar seiring perkembangan jaman. Karena itu, perlu penerapan nilai kepancasilaan yang lebih intensif pada semua sektor lapisan masyarakat.
“Tidak terkecuali di dalam pemerintahan dan lembaga legislasi harus menjadi pionir untuk menerapkan pengamalan Pancasila ini,” ujar Bedi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pada kesempatan itu pula, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon positif terkait inisiasi Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila di kalangan lembaga legislatif.
Terlebih, di lingkungan MPR RI pun ada yang dinamakan sosialisasi 4 pilar bangsa.
“Sehingga, ini juga akan sangat membantu upaya dalam sosialisasi 4 pilar bagi bangsa ini,” ujar Bambang.
Bukan hanya ke MPR RI, tetapi Komisi I pun melakukan kunjungan serupa ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Arif Hamid Rahman, SH mengatakan, nilai-nilai Pancasila saat ini dinilai sangat penting untuk dipahami masyarakat.
“Masyarakat yang kekinian justru tidak mengenal seutuhnya nilai Pancasila. Harus kita sosialisasikan,” terangnya kepada Lintasjabar.com, Kamis (16/1/2020).
Ditambahkannya, salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau. Untuk itu, sambungnya, perlu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan ke-Indonesiaan.
“Konsepsi tersebut disebut sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar Kebangsaan. Dan tentu saja kami konsultasikan hal tersebut guna semakin memperluas edukasi dan informasi wawasan terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat,” terang anggota Fraksi Gerindra Pembangunan ini.
Disebutkan legislator Jabar yang terpilih dari Dapil Bandung I ini, pengertian Empat Pilar Kebangsaan dalam materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2015) dijelaskan tentang pengertian empat pilar dan isinya.
“Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Empat pilar disebut juga fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya bangunan. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat,” papar lulusan Al-Azhar Universitas Cairo ini.
Menurutnya, setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam empat pilar tersebut adalah prinsip moral ke-Indonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Lebih dari itu, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar NKRI, Pancasila memiliki fungsi sangat fundamental. Pancasila disebutnya sebagai sumber dari segala sumber hukum.
“Sifat Pancasila yuridis formal maka mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa,” jelasnya.
Ditambahkannya, sikap dan rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI.
Karena pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan pemerintahan daerah, Arif Hamid Rahman berharap konsultasi yang dilakukan Komisi I DPRD Jabar ke MPR RI dan BPIP dapat segera terlaksana. Sebab ia menilai, dasar negara ini kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Karenanya, Pancasila disepakati secara nasional yang merupakan perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia khususnya di Jawa Barat. (Adv/Red)
