[lintasjabar tkp=] Rencana digelarnya rapid test massal covid-19 di beberapa daerah oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diantaranya di tiga stadion sepak bola, diantaranya Stadion Patriot Candrabhaga (Kota Bekasi), Stadion Pakansari (Cibinong) dan Stadion Si Jalak Harupat/SJH (Kabupaten Bandung) dalam waktu satu minggu ke depan, mendapat beberapa penolakan dari anggota legislatif.
“Besok, seminggu ini akan dilakukan tes massal dengan rapid test,” ujar Emil sapaan Ridwan Kamil di sela peninjauan lokasi di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Minggu, (22/3/2020).
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Rapid test sendiri, jelas Emil merupakan metode pemeriksaan untuk melacak infeksi virus SARS-CoV-2 dengan mengambil sampel darah yang akurasinya mencapai 95 persen. Hasil rapid test dapat diketahui dalam waktu 10 menit.
Jika ada warga yang positif COVID-19 dari hasil rapid test, warga tersebut akan dites kembali dengan metode PCR dengan mengambil sampel lendir di hidung dan tenggorokan.
Ditegaskan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH dirinya tidak setuju atas rencana rapid test massal covid-19 di beberapa daerah, sebab hal itu sangat kontradiktif dengan pola social distancing yang kini tengah digaungkan.
Menurut Arif, upaya penanggulangan corana ala Ridwan Kamil dengan mengumpulkan ribuan orang di dalam satu titik dalam hal ini satu titik di stadion, dinilainya sangat riskan dan berbahaya.
“Justru kami khawatir, berkumpulnya massa di satu titik akan berpotensi menjadi inang atau pembawa penyebaran virus. Saya kira untuk test kesehatan covid-19 dipercayakan saja kepada tiap ahli medis dan klinis di tiap wilayah dan lebih baik serahkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Teknisnya biar tenaga medis puskesmas yang menyisir warga,” jelas anggota Fraksi Gerindra Persatuan usai rapat koordinasi antara anggota DPRD Jabar Dapil I dengan Walikota Bandung, Oded M. Danial di Balaikota Bandung, Senin (23/3/2020).
Hal tersebut juga, lanjutnya sudah disampaikan kepada Walikota Bandung termasuk beberapa saran atau point yang dihasilkan dalam rapat koordinasi antara lain menyarankan agar walikota tidak untuk mengikuti pemeriksaan massal di SJH.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
“Bagaimana mungkin dengan kondisi dan situasi siaga di tiap wilayah atau masing-masing wilayah kemudian tiba-tiba secara massal harus ikut berkerumun dengan orang banyak. Terlebih khususnya tim medis harus meninggalkan tempatnya untuk berada di Stadion Jalak Harupat,” ujarnya.
Arif mendorong agar rencana rapid test massal covid-19 sebaiknya dibatalkan, sebab massa yang terpusat dikhawatirkan tidak lagi berjarak satu meter satu sama lain, sementara di satu sisi pemerintah sebelumnya menyuarakan dilakukan social distancing.
Lebih dari itu, sambung anggota Komisi I ini justru diharapkan Pemerintah Jawa Barat proaktif dengan sesegera mungkin menyiapkan tempat atau lokasi tempat perawatan pasien positif covid-19 sebagai ruang isolasi atau karantina. Hal itu dikhawatirkan dampak dari rumah sakit yang tidak lagi memadai kapasitasnya untuk menerima pasien positif corona.
“Di Jakarta hal itu sudah disiapkan, dengan menggunakan wisma atlet. Saya kira Jabar pun harus segera antisipasi kemungkinan terjadinya penuhnya ruang rumah sakit dengan menyediakan lokasi lain atau RS alternatif bagi pasien corona,” pungkasnya.
Selain itu, Alat Pelindung Diri (ADP) bagi para tenaga medis pun sangat dibutuhkan untuk keselamatan dirinya dalam menangani dan merawat pasien terpapar covid-19. (Ihsan)
