Arif Hamid Rahman Sosialisasikan Raperda RTRW Provinsi Jabar Dihadapan Foslimits

Anggota Pansus VI DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH didampingi Ketua Foslimits Aedhi Rahman Saleh saat Sosialisasi Rancangan Perda

BANDUNG, LJ – Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Dan penyusunan Raperda RTRW ini untuk pembangunan Jawa Barat 20 tahun mendatang. Dirancang tahun 2022 sampai tahun 2042 sehingga harus betul-betul dianalisa dampaknya untuk masyarakat.

Demikian diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH dihadapan Forum Silaturahmi Muallimien dan Tsanawiyah (Foslimits) alumni Pesantren Persatuan Islam (PPI) Pajagalan Bandung angkatan 1996 saat menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar tahun 2022-2042 di Transit Coffee And Chill di kawasan Cijerah Bandung, Jumat 4 Februari 2022.

Ditambahkan Legislator Gerindra asal Dapil Jabar I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, sosialisasi Raperda RTRW Provinsi Jabar ini, dilakukan agar masyarakat bisa memahami kebijakan tata ruang Pemprov Jawa Barat yang akan disinkronkan dengan Perda RTRW kabupaten/kota.

“Kami di Pansus VI memandang karena penataan ruang ini kan bukan hanya mengenai infrastruktur, tapi mencakup permukiman, pertanian, kehutanan, wisata, industri dan lainnya. Sehingga mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak, masyarakat bisa mengetahuinya,” beber Arif yang juga duduk di Komisi I ini.

Suasana acara Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Transit Coffee And Chill Cijerah Bandung

Menurutnya, pembangunan di Jawa Barat berjalan sangat dinamis sehingga Perda RTRW yang disusun harus betul-betul dianalisa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dirinya berharap Raperda RTRW ini dapat diselesaikan sesuai jadwal dan dapat menjadi acuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan.

Sedang, Ketua Foslimits Aedhi Rahman Saleh menilai Sosialisasi Raperda RTRW Provinsi Jabar yang dikemukakan legislator Gerindra itu memberikan pencerahan dalam sektor pembangunan di Jawa Barat.

“Tentunya kami berharap, Raperda tersebut mengakomodir pembangunan yang pro rakyat sebab masyarakat sendiri yang akan merasakan dampak jika nanti Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda,” harapnya. (AdiPar)