[lintasjabar tkp=”Jakarta”] Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH menilai pengelolaan dan pemanfaatan aset memerlukan kerja ekstra keras dan bersifat lintas kelembagaan.
Selain itu, sambungnya hal tersebut diperlukan sinergi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset yang terorganisir dan maksimal. Bahkan ia berharap Komisi I bersama mitra kerja bisa menghasilkan formula regulasi yang lebih spesifik, sebagai acuan dasar aturan mengenai pemanfaatan aset di Jawa Barat.
Hal tersebut menanggapi informasi dan berbagai gagasan yang disampaikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset dan solusi untuk bisa diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat saat rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam rangka konsultasi terkait Aset Milik Provinsi Jawa Barat. Jakarta, (21/4/2021).
“Maka dari itu, aset pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bukan lagi menjadi beban bagi pemerintah, bukan lagi sebagai pemicu sengketa tetapi dapat bermanfaat untuk kemakmuran bersama. Kami akan melakukan suatu diskusi dengan para pakar yang kompeten dalam hal ini, agar mendapatkan solusi terbaik untuk masalah aset ini,” pungkasnya. (AdiPAr)
