BANDUNG, LJ – Adanya program dari Bank BJB yang bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam memajukan perekonomian desa melalui inklusi keuangan mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sejauh ini ada beberapa persoalan yang harus dibenahi oleh DPM-Desa terlebih dalam hal tata kelola, sistem keuangan serta smart village. Hadirnya Bank BJB ini menurutnya, menjadi suatu penguatan pada beberapa kekurangan tersebut.
Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH menanggapi program Bank Bjb bersama APDESI guna memajukan perekonomian desa kepada lintasjabar.com, kemarin.
Dikatakannya pihaknya ingin melihat adanya upaya nyata dalam pembangunan desa, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat yang harus menjadi penggerak. Sebab ia menilai ini inisiatif bersama dari Dinas Desa dan Bank BJB.
“Kami (Komisi I) mengharapkan sejak lama karena kami ingin agar upaya kongkrit pemerintah provinsi dalam hal pembangunan desa,” katanya. Bahkan disebut BJB bila hadir di sini memberikan penguatan ini akan sangat positif mulai dari tata kelola, integritas sistem keuangan desa dan smart village.
Diakui Arif, masa pandemi ini berdampak pada perekonomian. Pemerintah desa harus menjadi salah satu pendukung dalam penyembuhan ekonomi apalagi didukung oleh Bank milik daerah tersebut. Maka itu ia berharap pemerintah desa itu menjadi salah satu instrumen dalam recovery perekonomian dan kehadiran BJB ini, ini akan sangat positif membantu.
“Hadirnya Bank BJB dapat membantu pertumbuhan Bumdes terkait permodalan. Namun menurutnya yang paling penting adalah bagaimana cara untuk membangun bisnis yang baik dengan cara adanya pembinaan dan pelatihan. Pertumbuhan dari BumDes juga berhasil terkait permodalan, tetapi bagaimana ini membangun visibilitas bisnis yang paling utama. Ditambah ada lagi yang seperti coaching atau pembinaan,” pungkasnya. (AdiPar)
