BANDUNG LJ – Badan Pembentuk Perda (BPP) Provinsi Jawa Barat sudah mulai melakukan pembahasan untuk program pembentukan perda tahun 2015 dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
Ketua BPP Yusuf Puadz kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, untuk tahun 2015 nanti direncanakan akan diagendankan 15 Raperda untuk dilakukan pembahasan,katanya Rabu(12/11).
Namun menurut Yusuf, dari hasil pembahasan awal dengan Biro Hukum dan HAM serta 11 OPD Provinsi Jawa Barat berencana mengusulkan 21 Raperda.
Menurut Yusuf dari program tahun 2015, BPP melihat ada hal yang sangat urgen dan strategis yaitu mengenai rencana tindak lanjut pembentukan perda Obligasi Daerah, kemudian menindaklanjuti kewenangan baik itu di bidang urusan pemerintahan termasuk pajak yang mengalami banyak perubahan serta beberapa perubahan tentang kelembagaan, yang salah satunya berkaitan dengan urusan pendidikan tinggi serta urusan pendidikan dasar dan menengah.
Sebelumnya dikatakan politisi senior PPP ini, BPP sudah sejak awal mengantisipasi hal ini karena dikhawatirkan program tersebut harus sudah ditetapkan sebelum APBD 2015 selesai ditetapkan.
Terkait hal tersebut pula jelas Yusuf, pihaknya akan mengusulkan penambahan anggaran ke Bangar karena usulan Raperda yang kemungkinan bisa lebih dari 15 sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.
“Ya kami akan mengusulkan ke Bangar agar dilakukan penambahan anggaran untuk pembentukan Raperda di tahun 2015, karena kemungkinan bisa saja melebihi 15 raperda seperti yang diusulkan sebelumnya,” terangnya. (Ihsan)
