BANDUNG, LINTAS JABAR – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri acara silaturahmi dengan jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung di Kantor PDM Muhammadiyah Kota Bandung, Kamis, 19 Desember 2024 malam.
Dalam kesempatan ini jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung menyampaikan sejumlah masalah yang ada di Kota Bandung. Mulai dari masalah kesehatan mental, Kota Bandung yang belum memiliki BPBD, hingga proyek galian kabel optik yang membahayakan warga.
Menjawab hal itu, pria yang akrab disapa Kang Asmul itu menegaskan berbagai masalah yang disampaikan oleh PDM Kota Bandung menjadi fokus DPRD Kota Bandung.
Asep pun menjelaskan terkait pembentukan BPBD Kota Bandung saat ini sudah masuk dalam prioritas yang dibahas oleh Pansus 4 DPRD Kota Bandung.
“Saat ini kami sedang juga menggodok terkait dengan struktur OPD-nya karena di Bandung ini tidak ada dinas khusus badan bencana seperti BPBD. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap penyusunan agar nanti ada BPBD Kota Bandung. Ditargetkan dalam waktu dekat semuanya rampung. Karena ini menjadi konsen kami mengingat kerawanan bencana di Kota Bandung,” kata Kang Asmul.
Terkait keluhan soal adanya galian proyek di sejumlah jalan di Kota Bandung, Asep pun sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT Bandung Infra Investama selaku penangung jawab proyek pengerjaan infrastruktur galian di 31 ruas jalan untuk menghentikan proses pengerjaannya.
Bahkan, ia pun kecewa dengan proses pengerjaannya karena ada beberapa korban akibat kelalaian dari pihak kontraktor.
“Saat ini PT BII bertugas untuk membuat visualisasi di kota Bandung semakin rapi hari ini. Kalau melihat kita di jalan-jalan itu kabel-kabel ada di mana-mana, di luar rencana ke depan Kota Bandung ini akan mengalihkan seluruh kabel-kabel itu ke bawah tanah. Nah, ini proses yang sekarang digali itu sepanjang jalan banyak sekali itu karena nanti akan ditarik di kabel itu dipindahkan ke bawah. Hanya saja memang ini melaksanakan kontraktornya kalau ada 6 kontaktor ini boleh dikatakan sangat mengecewakan. Saat ini pun proses pengerjaan sedang dihentikan dan kami akan terus pantau prosesnya seperti apa jangan sampai ada korban lagi,” tuturnya.
Selain itu, Kang Asmul pun menjelaskan saat ini DPRD Kota Bandung sedang merancang beberapa Perda. Salah satunya adalah Perda perlindungan perempuan dan keluarga.
“Salah satu Perda yang sudah kita dorong dan sekarang kita bahas adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan keluarga. Kenapa Ini penting ini juga diajukan inisiatif kami dan kawan-kawan karena kami memandang bahwa keluarga perempuan dan keluarga itu menjadi faktor ketika kita melakukan berbagai kita tahu kalau keluarga sudah punya masalah maka akan melahirkan generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia pun mengajak kepada seluruh pihak terutama keluarga besar Muhammadiyah untuk berkolaborasi membangun dan mengawal Pemerintahan Kota Bandung yang nanti akan memiliki pemimpin baru pada awal tahun 2025 mendatang.* (SN)
