BANDUNG (Lintasjabar.com),- Terkait dengan berbagai permasalahan di Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara dalam jumpa pers dengan wartawan media massa di ruang kerjanya, Senin (27/9), mengemukakan bahwa sampai saat ini memang ada beberapa hal yang sudah mulai membaik kondisinya, diantaranya mengenai kinerja BUMD yang sebelumnya sempat dipertanyakan DPRD.
Namun demikian, Irfan pun memberikan beberapa catatan terkait permasalahan di Jawa Barat yang sampai saat ini ternyata tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Irfan mengungkapkan terkait masalah asset milik daerah, pihaknya masih melihat adanya kelambatan eksekutif dalam menyelesaikan pendataan asset. “ Kalau eksekutif belum bisa membereskan masalah asset daerah ini, kami akan minta agar segera dilakukan pendataan dan sekaligus mengajukan anggarannya,” demikian menurut Irfan.
Bahkan pihaknya sudah mendapatkan beberapa masukan dari kalangan professional dan independen bahwa untuk pendataan asset di Jawa Barat bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan, padahal menurut eksekutif pendataan akan memakan waktu sekitar 6 tahun. Menurut Irfan ada kesan pihak eksekutif enggan atau ogah-ogahan menyelesaikan masalah asset ini, meskipun demikian pihaknya tidak menyangsikan keseriusan Pemprov untuk menyelesaikan masalah asset ini.
Menurut Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini dari beberapa OPD yang ada di Jawa Barat baru PSDA dan Bina Marga yang sudah menyelesaikan pendataan asset. Diharapkan pendataan asset ini selesai pada tahun 2012.
Pada kesempatan tersebut, Irfan juga menyampaikan bahwa sejak dua minggu yang lalu, DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuka line SMS dengan nomor 085210420000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sampai saat ini Ketua DPRD telah menerima sekitar 9988 aspirasi dari Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Jawa Barat yang menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat diantaranya masalah pembangunan, alih fungsi lahan, kondisi jalan serta permintaan air bersih.
Irfan berharap melalui saluran aspirasi SMS ini, pihaknya akan mendapatkan data yang jelas mengenai kondisi masyarakat di Jawa Barat yang menurutnya selama ini tidak akurat. “ Kami berharap nantinya APBD itu berdasarkan pada data, bukan sekedar asumsi atau menurut buku saja. Ke depan data yang akurat ini akan mewarnai APBD Jawa Barat,” tegas Irfan. (Zaen)
