BANDUNG, LINTAS JABAR – Anggota DPRD Jawa Barat Daddi Rohanady menegaskan pembahasan usulan perubahan nama provinsi menjadi Provinsi Tatar Sunda membutuhkan waktu karena menyangkut persoalan yang kompleks, terutama dari sisi sosiologis.
“Ini persoalan serius yang berkaitan dengan aspek sosiologis. Jangan sampai karena mengabaikan satu unsur justru menimbulkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Kita ingin suasana yang damai dan kondusif tetap terjaga,” katanya di Bandung, belum lama ini.
Ia juga menambahkan, kajian yang pernah disusun pada 2014 juga perlu dikaji ulang untuk melihat apakah masih relevan dengan kondisi Jawa Barat saat ini.
“Kita harus menghitung kembali apakah kajian tahun 2014 masih sesuai dengan situasi kekinian. Jangan sampai keputusan yang diambil justru memunculkan persoalan baru,” ujarnya.
Dadi mengungkapkan, sejumlah budayawan, sejarawan, dan tokoh masyarakat, khususnya dari wilayah Cirebon dan Indramayu, telah menyampaikan berbagai pandangan agar persoalan tersebut dibahas secara bersama-sama.
“Banyak budayawan dan ahli sejarah menyampaikan kepada saya agar persoalan ini didudukkan bersama. Itu menunjukkan perlunya dialog untuk mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak,” katanya.
Sementara itu, di tempat lain, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memilih tidak banyak berkomentar mengenai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Ia menegaskan pembahasan tersebut masih berproses dan menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat. Saat dimintai tanggapan awak media, Erwan mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya pembahasan tersebut kepada Gubernur Dedi Mulyadi sebagai pemegang kebijakan.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan,” ujar Erwan. (Red)
