BANDUNG, LINTAS JABAR – Persoalan ketimpangan ekonomi di wilayah Jawa Barat masih cukup terbuka. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2025 adalah (7,02\%) (3,65 juta jiwa), menurun dari September 2024, terutama karena penurunan di pedesaan, meskipun jumlah kemiskinan di perkotaan justru meningkat. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar (6,74\%), turun dibandingkan sebelumnya, namun jumlah total pengangguran justru naik menjadi 1,81 juta orang karena bertambahnya angkatan kerja.
Demikian pula meski pertumbuhan ekonomi Jabar menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, namun tak begitu signifikan menekan angka kemiskinan atau kesenjangan ekonomi yang dirasa semakin lebar.
Atas dasar itulah, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady menegaskan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Target menekan ketimpangan ke level yang lebih ideal tidak boleh sekadar janji, tetapi diwujudkan dengan kebijakan nyata.
Menurutnya, kesenjangan tidak hanya tampak antarindividu, melainkan juga antarwilayah. Wilayah utara dan perkotaan di Jabar masih menjadi pusat konsentrasi ekonomi, sementara wilayah selatan relatif tertinggal.
Ia pun membeberkan angka rasio gini yang dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari kisaran 0,39 pada 2020, kini angkanya mendekati 0,43 pada 2024.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya bila hanya dinikmati segelintir kelompok. Ketimpangan ini bisa menjadi bom waktu sosial. Makanya perlu ada penguatan ekonomi berbasis rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, serta dorongan konkret untuk UMKM,” katanya, belum lama ini.
Ditambahkannya, ketimpangan antara kota dan desa juga menonjol. Di kawasan perkotaan, angka rasio gini lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Daddy mengatakan jurang ekonomi lebih terasa di kota, di mana gaya hidup konsumtif dan biaya hidup mahal memperlebar disparitas.
Daddy juga mengungkap, data menunjukkan kontribusi PDRB masih bertumpu pada kawasan industri besar seperti Bogor, Bekasi, dan Karawang. Padahal masyarakat di Priangan Timur atau wilayah selatan juga berhak merasakan pembangunan yang merata dan sama.
Daddy menegaskan, pembangunan Jawa Barat harus diarahkan pada pemerataan. Infrastruktur tidak boleh hanya menumpuk di kawasan maju, melainkan harus menjangkau pelosok. (*)
