BANDUNG LJ – Kalangan DPRD Jawa Barat menyoroti derajat kesehatan di Jabar yang masih rendah. Melihat kondisi tersebut, Pemprov diminta untuk mengoptimalkan alokasi anggaran 10% untuk kesehatan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Ikhwan Fauzy mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan BPS, derajat kesehatan Jabar berada di peringkat 10 terakhir jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Kesehatan Jabar masih level 10 terjelek di nasional,” ujar Ikhwan kepada wartawan, Rabu (11/3). Menurutnya, prestasi buruk tersebut disebabkan banyak faktor. Hal ini dapat diukur dari angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Angka kematian tinggi diduga akibat fasilitas kesehatan di daerah pedalaman masih minim. Penyebaran fasilitas kesehatan juga dianggap belum merata dan terlalu terpusat di wilayah perkotaan.”Warga di daerah pedalaman kurang tersentuh dengan fasilitas kesehatan,” katanya.
Untuk itu Ia, berharap pemerintah memberlakukan kembali undang-undang wajib kerja sarjana. Calon dokter yang akan lulus diwajibkan mengabdi di daerah pedesaan. Selama ini, jumlah tenaga medis di daerah masih tergolong minim. Dia berharap dokter yang ‘magang’ di daerah pedalaman mampu menekan angka kematian ibu dan bayi.
Selain soal angka kematian ibu dan bayi, lanjutnya, derajat kesehatan rendah terjadi akibat pertumbuhan pertumbuhan penduduk di Jabar yang tidak terkendali. Dia menilai petugas penyuluhan yang berfungsi memberi penjelasa kepada warga tidak berjalan maksimal. Parahnya, para petugas tersebut malah menjadi PNS di kecamatan. Peran penyuluh sudah hilang. Padahal mereka ujung tombak dalam pengendalian jumlah penduduk.tuturnya seraya mengatakan alokasi 10% APBD untuk kesehatan tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu pelit.
Dia memperkirakan alokasi habis hanya untuk sosialisasi, pengkaderan, dan lain-lain. Namun program tersebut tidak mampu mengurangi jumlah orang sakit. “Kesehatan merupakan hak azasi setiap warga dan telah dijamin UU,”tegasnya. (San)
