Didin Supriadin: “Jangan Asal Habis Anggaran Saja” Pemprov Anggarkan Rp. 312 M Untuk Bangun RKB

  • Bagikan

BANDUNG (Lintasjabar.com),- Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin mengatakan. pembangunan ruang Kelas Baru (RKB) dialokasikan untuk SMA, Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masing-masing sebanyak 1.000 unit. Dana pembangunan RKB tersebut sebesar Rp. 96 miliar untuk SMP, Rp. 119 miliar untuk SMK, dan Rp. 97 miliar untuk SMA. Biaya satu RKB berbeda-beda tergantung lokasinya, berkisar antara Rp. 95-100 juta rupiah. Sementara pembangunan RKB Sekolah Dasar (SD) ditanggung oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan dana sebesar Rp 312 miliar untuk pembangunan 3.000 RKB pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. Namun pembangunan tersebut berdampak pada dihapusnya alokasi dana untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pun mempertanyakan besarnya anggaran pendidikan yang berada di luar alokasi dana untuk Dinas Pendidikan.

Namun terbatasnya anggaran pendidikan menyebabkan dana untuk BOS SMA dihapuskan. Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan dana BOS untuk SMP dan SD sebesar 408 miliar. Padahal, pemerintah pusat sampai saat ini tidak menganggarkan BOS untuk SMA. “Dengan demikian BOS untuk SMA sama sekali tidak ada, besar kemungkinan SMA akan kembali menaikkan SPP nya, karena dari mana lagi mereka mendapatkan dana selain dari orang tua,” ujar Didin.

Lebih lanjut dikatakan Didin, pemerintah memang menganggarkan beasiswa untuk 6.000 siswa tidak mampu sebagai pengganti dihapusnya BOS. Meskipun demikian, patut dipertanyakan apakah beasiswa tersebut tepat sasaran atau tidak. Hal itu karena sampai saat ini Dinas Pendidikan masih memiliki kelemahan dalam pendataan.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan data siswa miskin dan sekolah rusak, padahal sudah meminta. Jangan sampai nanti Dinas Pendidikan asal habis anggarannya saja, tapi ternyata tidak diberikan pada orang atau sekolah yang tepat,” katanya.

Menurutnya, tujuan gubernur membangun RKB ini adalah untuk meningkatkan indeks prestasi manusia (IPM). Namun, menurut Didin, IPM tidak hanya dipengaruhi oleh RKB melainkan juga kualitas pendidikan. Sementara anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih sangat minim. Hal ini bisa dilihat dari alokasi dana untuk pendidikan masih belum mencapai 20 persen dari total APBD 2011 sebesar dua triliun rupiah.
ditambahkannya, sekitar 40 persen anggaran pendidikan berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selain Dinas Pendidikan. Padahal Dinas Pendidikan adalah pelaksana teknis di bidang tersebut.

Didin mencontohkan anggaran Biro Pelayanan Sosial Dasar, sebesar enam miliar rupiah dari total dana 15 miliar rupiah yang diajukan merupakan dana untuk bidang pendidikan. “Belum lagi di Dinas lainnya, harusnya dipilih mana program yang jadi prioritas dan sebaiknya jangan dicampur aduk dengan dinas lain sehingga lebih fokus dan tidak tumpang tindih. Selain itu, Didin menekankan pentingnya pengawasan saat pembangunan RKB di lapangan. “Bagaimanapun itu berbentuk proyek dan bukan tidak mungkin terjadi indikasi KKN. (Ihsan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan