BANDUNG (LJ),- Sampai saat ini masih cukup luas wilayah Jawa Barat yang terendam banjir, sehingga belum bisa dipradiksi seberapa besar kerusakan dan kerugian bidang infrastruktur. Namun, yang pasti untuk memperbaiki bidang infrastruktur akan menyedot anggaran APBD cukup besar.
Untuk itu, DPRD Jabar siap mendorong dan mendukung Pemprov untuk secepatnya melakukan pendataan kerusakan pasca musibah banjir dan menganggarkan kebutuhannya.
Menurut anggota Komisi D DPRD Jabar, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, H. Daddy Rohanady, musibah bencana alam (BA) baik berupa banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat saat ini, tentunya perlu penanganan secara holistik dan berkesinambungan, terutama sektor infrastruktur.
Provinsi Jawa Barat kini sedang mengalami musibah bencana alam, sehingga dipradiksi cukup banyak infrastruktur yang rusak, baik itu jalan mapun irigasi. Untuk itu, DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera mendata dan merencanakan kegiatan penanganan pasca musibah bancana alam, termasuk juga soal anggaran yang dipradiksi akan menyedot cukup besar , kata H. Daddy Rohanady saat ditemui diruang kerja Komisi D DPRD Jabar, Rabu (5/2/2014).
Berdasarkan data Posko Bencana Alam Partai Gerindra, ada 7 Kab/kota di Jabar Utara (Pantura) terkena banjir dan 3 kabupaten terkena tanah longsor. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama oleh Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kab/kota yang bersangkutan.
“Dari musibah banjir dan tanah longsor tersebut sudah memakan korban jiwa. Untuk itu, mari kita berempaty dan bersimpati untuk memberikan pertolongan dan dukungan kepada para korban bencana alam,” ujar Daddy.
Dikatakan, musibah banjir dan tanah longsor tentunya ada penyebabnya, diantaranya telah terjadi alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air tidak berdungsi; daerah aliran sungai (DAS) yang banyak di dijadikan pemukiman warga/ pabrik; semakin berkurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sehingga terjadi sedimentasi; gampangnya Pemerintah mengeluarkan IMB; serta ketidak konsistenan pemerintah dalam menerapkan aturan. Beberapa penyebab tersebut tentunya yang menjadi korban masyarakat juga. (San)
