BANDUNG (LJ),- Budaya santun dalam berpolitik masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih minimnya pendidikan politik. Penilaian ini dilontarkan Ketua DPRD Jawa Barat Ir. Irfan Suryanagara saat menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi di ruang Bamus DPRD Jawa Barat, kemarin (7/10).
“Seharusnya mahasiswa tidak turun ke jalan lagi, tapi hendaknya lebih mengedepankan dialog ke lembaga perwakilan rakyat atau pemeintah. Kalau pun demo, sebaiknya dengan cara memikat orang, tidak sebaliknya menghalangi jalan.” Terangnya.
Irfan menjelaskan, DPRD adalah satuan adari eksekutif. “SK kami dari Mendagri, di bawah eksekutif, sehingga apapun produk yang kami hasilkan harus dievaluasi oleh Kemendagri, misalnya perda dan lain-lain. Jadi kalau ada kesalahan dalam perda tersebut, maka kesalahannya berjamaah karena sudah dievaluasi oleh Kemendagri,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, Irfan juga menyayangkan kisruh pemilihan Ketua Komisi III DPR. Menurutnya sikap penolakan seharusnya tidak terjadi. Karena itu lanjunya, di DPRD Jawa Barat dalam pemilihan ketua komisi lebih mengedepankan musyawarah mufakat ketimbang voting.
“Memang dalam aturannya jika partai melakukan pergantian ketua komisi, maka yang menggantinya adalam dari partai yang bersangkutan. Tapi apa yang dipertontonkan oleh Anggota Komisi III DPR sangat memalukan. Sementara kami di DPRD Jawa Barat sangat memegang budaya babarengan. Saya juga melihat kekisruhan itu karena hilangnya budaya santun dalam berpolitik,” tuturnya.
Sementara itu, Adi Solihin, mahasiswa Fisip Unisma 45 mempertanyakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD Jawa Barat. Adi juga meminta penjelasan mengenai pembagian anggaran untuk kab/kota di Jawa Barat.
Pertanyaan Adi pun langsung direspon Irfan. Irfan menegaskan, DPRD Jawa Barat merupakan lembaga dewan yang terproduktif di Indonesia. Sejak lembaga ini berdiri, kami sekarang bisa membuat rata-rata 25 perda, bahkan tahun 2013 terdapat 30 perda, dengan beberapa perda inisiatif. Sebelum periode kami hanya satu per inisiatif, tapi sekarang bisa dua hingga tiga perda. “Masyarakat Jawa Barat atermasuk adik-adik mahasiswa harus bangga dengan prestasi anggota DPRD Jawa Barat,” kata Irfan.
Terkait dengan fungsi pengawasan, menurut Irfan DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan penataan BUMD dan aset Pemprov Jabar. “BUMD akami revisi total dan Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah bagus karena PAD dari BUMD meningkat. Begitu pun penataan aset kita tata,” beber Irfan.
Tak hanya itu. Penggunaan anggaran di eksekutif juga dipangkas. ” honor-honor bagi pegawai negeri dihapus dan diganti dengan tunjangan peningkatan penghasilan yang ada di APBD. Dengan begitu kami berhak untuk melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi bila hasilnya tidak sesuai. (Ihsan)
