BANDUNG (Lintasjabar.com),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menilai, rencana penghentian program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut merupakan bentuk kegagalan Bupati Garut.
Demikian hal tersebut diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jabar, Ahmad Riza al-Habsy kepada wartawan, Rabu (6/7) di Gedung Dewan Jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung.
Lebih lanjut dikatakan legislator dari PDIP ini, sebagai kepala daerah dan pengambil kebijakan bupati harus memikirkan dampaknya. Selain itu, jika rencana tersebut jadi dilaksanakan, yang juga paling bertanggung jawab adalah Direktur RSUD Garut sebagai pengelola rumah sakit.
Menurutnya yang terjadi di Garut sangat ironis. Dirinya sangat menyayangkan dan merasa prihatin sebab dirinya menilai rumah sakit daerah adalah sebuah unit pelayanan publik yang vital.
“Jadi kalau sampai terjadi bangkrut ataupun mencabut Jamkesda, itu merupakan kesalahan besar. Dan yang paling bertanggung jawab tentunya Bupati Garut sebagai decision maker dan Direktur RSUD-nya karena tidak mampu mengantisipasi hal itu,” tegasnya.
Dikatakan Riza, sebuah RSUD didesain oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan yang menerima pasien miskin dan kurang mampu. Juga mesti menerima pasien-pasien Jamkesnas atau Jamkesda.
“Artinya, dana subsidi bagi operasional rumah sakit, sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih optimal,” ujarnya.
Dalam hal itu, Riza meminta Pemkab Garut, dalam hal ini Dinkes Kab. Garut, harus memperkuat kerja tim verifikasi dan validasi agar tidak salah sasaran. Sebagai RSUD di wilayah Jabar selatan, RSUD Garut memiliki posisi yang sangat vital bagi pelayanan kesehatan di sana.
“Karena itu harus dipertimbangkan agar secara bertahap, RSUD Garut bisa dikembangkan menjadi RSUD regional Jabar selatan. Jadi nantinya menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.
Ditambahkannya untuk menuju RSUD regional Jabar selatan tersebut tentunya mesti melalui sebuah kajian yang mendalam dan spesifik. Apalagi peningkatan pembangunan Jabar selatan telah masuk dalam RPJP dan RPJMD yang disampaikan gubernur.
“Artinya tidak ada salahnya jika RSUD Garut.dijadikan rumah sakit regional provinsi. Ini mungkin bisa menjadi prioritas solusi. Jangan sampai bangkrut. Kalau RSUD bangkrut, maka itu bisa menggambarkan bangkrutnya pelayanan kesehatan yang baik,” tandasnya. (Ihsan/Husein)
