BANDUNG (LJ) – Selama massa kampanye dan pasca penjoblosan Pemilu Legislatif 2014, nyaris beberapa agenda kegiatan Komisi-komisi DPRD Jabar tidak dapat dilaksanakan. Karena kesibukan anggota dewan dalam menghadaqpi Pileg 2014.
Sekretaris Komisi D DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos mengatakan, semala massa kampanye dan pasca pencoblosan Pileg 2014, beberapa agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat Komisi D, dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
Seluruh anggota Komisi D DPRD Jabar pada bulan Maret dan April 2014 sibuk kampanye terutama yang mencaleg kembali. Sehingga, aktifitas kedinasan dewan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal, kata Ineu pada wartwan ruang FPDI Perjuangan DPRD Jabar, Senin (21/4).
Menurutnya akan ada rapat Banmus dan dilanjutkan rapat Komisi. Adapun agenda rapat nanti, diantaranya membahas penjadwalan agenda. Sedangkan rapat Komisi D akan membahas jadwal monitoring pelaksanaan APBD Jabar 2014 yang ada di mitra kerja Komisi D.
Komisi D akan meninjau perkembangan Bandara Internasional Jabar (BIJ) di Kertajati- Kab Majalengka bersama Dinas Perhubungan Jabar termasuk juga rencana pembangunan terminal di kawasan BIJ Kertajati.Selain itu, Komisi D juga akan meninjau wilayah Jabar Selatan. Untuk ke wialayah Jabar Selatan, kita akan bersama-sama dengan Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas PSDA, dan Dinas Kimrum.
Di wilayah Jabar Selatan ada beberapa kegiatan OPD yang didanai dari APBD Jabar 2014. Seperti, Dinas Bina Marga, kita akan lihat jalur dan kondisi kemantapan jalan di sepanjang Jabar Selatan mulai dari Pelabuhan Ratu (Kab Sukabumi ) sampai Pangandaran (Kab. Pangandaran).
Dengan Dinas ESDM kita akan lihat pelaksaan program Listrik Masuk Desa ( Lisdes); dengan Dinas PSDA kita akan lihat jaringan irigasi yang rusak akibat tanah longsor di Garut Selatan dan Tasik Selatan; Sedangkan dengan dinas Kimrum kita akan lihat bantuan provinsi untuk air bersih dan jalan pedesaan, jelas Ineu.
Lebih lanjut dikatakan, pasca banjir beberapa waktu lalu di beberapa wilayah Pantura Jabar, tentunya cukup banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Komisi D akan meminta OPD terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas PSD untuk dapat memberikan data kerusakan infrastruktur (Jalan dan Irigasi). Dari data tersebut, tentunya dapat dibuatkan skala prioritas penanganan.
Skala prioritas penanganan sangat perlu, hal ii mengingat anggaran APBD Jabar terbatas. Jadi yang mana dapat ditangani segera atau masuk dalam daftar usulan perubahan Tambahan APBD 2014 dan yang mana anggaran murni APBD 2015. Atau bahkan bila perlu kita ajukan usulan ke pusat melalui anggaran APBN,jelassnya. (Ihsan)
