BANDUNG LJ – DPRD Jabar meminta Disdik Jabar untuk mengoptimalkan penyerapan pelajar khususnya siswa SMK dan SMA di tahun ini. Pasalnya, penurunan partisipasi murni dan angka partisipasi kasar siswa SMK dan SMK sebesar delapan persen berdampak pada kualifikasi pendidikan jenjang selanjutnya. Penurunan tersebut terkesan kontradiktif dengan program nasional untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang wajib.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, faktor penyebab tejadinya angka penurunan itu harus dicari solusinya agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya. Sebab, hal itu harus sejalan dengan undang-undang bahwa setia p warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan,kata legislator dari Partai Golkar diruang Komisi V Selasa (10/3).
Lebih lanjut dikatakannya,ini kontradikktif dengan semangat mendorong peningkatan partisipasi sampai 100 persen,kendati demikian, dirinya memahami kondisi yang dialami SMK dan SMA di Jabar lantaran kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih berada di kabupaten/kota.
Hal tersebut membuat Pemprov Jabar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga hal itu diindikasikan menjadi penyebab menurunya penigkatan usia sekolah hingga ke jenjang SMK dan SMA.
Menurut Untung, mulai 2016 mendatang, pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemprov. Maka dari itu, Untung berharap pemprov terus mempersiapkan berbagai hal agar pengelolaan SMA/SMK bisa optimal.
Ditambahkan Untung,sarana dan prasarana untuk SMA ini kan lebih terbatas, jadi pemprov harus melengkapi. Pembiayaan (untuk sekolah SMA/SMK) yang selama ini dibebankan ke orang tua, pemprov bisa menanganinya, jadi beban orang tua lebih ringan. (San)
