BANDUNG (LJ),- Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di gulirkan pemerinta awal tahun 2014 kemarin, ternyata masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Sukmana meminta pemerintah lebih meningkatkan sosialiasi Jaminan Kesehatan Nasional karena banyak warga yang belum mengetahui prosedur keikutsertaan JKN.
“Sosialisasi JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kurang maksimal. Sehingga banyak warga yang belum tahu prosedur keikutsertaan JKN,” jelasnya kepada wartawan (23/1).
Lebih lanjut dikatakannya, pelaksanaan JKN yang dimulai sejak 1 Januari 2014 masih belum optimal.Berbagai kendala seperti kendala teknis masih terlihat dalam pelaksanaan JKN,tuturnya seraya menerangkan berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, banyak warga yang kurang mampu, yang sebelumnya terdaftar di Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sehingga banyak warga yang tidak tahu mekanisme JKN,tegas wakil rakyat daerah pemilihan Sukabumi ini.
Ditambahkan Sukmana, semua permasalahan tersebut dikarenakan persiapan teknis pelaksanaan JKN belum optimal. Misalnya dari sisi pendaftaran, banyak warga yang belum terdaftar, padahal sebelumnya mereka terdaftar Jamkesda.
Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh warga Jawa Barat, khususnya yang kurang mampu bisa segera terlayani JKN, terlebih pemerintah mampu membayar premi JKN seluruh warga tidak mampu di Jabar.”Jadi anggarannya kan dibagi-bagi, ada dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Selain itu, ia juga berharap rumah sakit yang terintegrasi dengan BPJS JKN bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.Seperti memberikan pelayanan yang ramah, saya juga berharap fasilitas rumah sakit terus dilengkapi. Ini semua demi pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. (san)
