KAB. BANDUNG, LINTAS JABAR – Pimpinan BAZNAS Provinisi Jawa Barat bersama Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan tiga menteri meluncurkan program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan di Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).
Program Penanganan PPKS Perkotaan dikawal tiga kementerian sekaligus yakni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program ini selain merelokasi masyarakat miskin esktrem yang tinggal di kawasan tidak layak huni ke dua rumah susun (Apartemen Transit Rancekek dan Rusunawa Solokan Jeruk), juga akan diberikan pelatihan dan keahlian agar bisa berpendapatan, mandiri, dan keluar dari kemiskinan.
Dalam peluncuran program PPKS tersebut, limpinan BAZNAS Prov. Jawa Barat menghadiri sekaligus melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemprov Jawa Barat dalam kegiatan Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solokan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitasi Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi.
Hal tersebut menandakan BAZNAS Provinis Jawa Barat sebagai lembaga yang bertujuan menyejahterakan umat akan mendukung penuh kolaborasi ini untuk ikut serta menangani kemiskinan ekstream.
Menurut Bey, program in merupakan sinergi Pemda Provinsi Jabar dengan banyak pihak.
Selain tiga kementerian, program ini juga bekerja sama dengan Pemda Kota Bandung, Pemda Kota Cimahi, dan Pemda Kabupaten Bandung. Selain pemerintahan.
Program itu juga melibatkan pihak swasta melalui penggunaan dana CSR, Baznas, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil sebagai pengawal.
Dati informasi, tahap pertama ada 98 KK terdiri dari 384 jiwa yang akan direlokasi ke rumah susun. Dari Kota Banduung 33 KK, Kota Cimahi 15 KK yang akan direlokasi ke Apartemen Transit Rancaekek.
Sedang dari Kabupaten Bandung 50 KK akan menempati Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.
“Selain mendapatkan tempat tinggal peserta juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri baik dalam bekerja maupun berwirausaha,” ujar Bey Machmudin.
Selain rumah tinggal dan pelatihan, para PPKS akan mendapatkan stimulus selama masa adaptasi di rumah susun. Yakni bantuan uang Rp840.000 per KK per bulan dari Pemda Provinsi Jabar.
Kemudian Rp600.000 per bulan per jiwa dari Baznas Provinsi dan kabupaten/kota. Serta Rp1.000.000 per KK untuk perlengkapan keluarga.
“Peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT serta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” sebut Bey.
Menurut Bey, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan para PPKS.
“Kami berharap mereka dapat menjadi individu yang disiplin terampil dan mandiri sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Salah satu peserta program Penanganan PPKS Perkotaan adalah warga miskin ekstrem yang tinggal di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung.
Selama ini kawasan kolong jembatan kumuh, selain oleh rumah tinggal ilegal para PPKS, juga dipakai garasi, TPS, dan bangunan ilegal lain.
Penataan kawasan bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja kemudian menjadi satu kesatuan dengan program Penanaganan PPKS Perkotaan.
“Kawasan yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk olahraga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS3R, pengembangan maggot, dan komposting,” kata Bey.
Adapun Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut semangat gotong royong telah berhasil diimplementasikan para pihak sehingga program Penanganan PPKS Perkotaan.
“Apa yang kita lihat hari ini adalah proses puncak dari proses panjang,” ujar Maruarar Sirait.
Sedang Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang menggunakan dana APBN dan APBD, dana zakat, dan CSR perusahaan.
“Kita sudah melihat salah satu contoh yang bagus dari Baznas, dari CSR, semangat gotong royong inilah kita harapkan bisa bersama-sama untuk membantu masyarakat kita yang tidak mampu,” tuturnya.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono merasa bahagia menyaksikan sinergi dan kolaborasi berjalan dengan baik.
“Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin menjadi bagian yang utuh, tidak hanya ingin jadi koordinator tapi juga kolabolator dari semua unsur mulai kementerian pusat – daerah, kementerian – lembaga, juga saya sangat mengapresiasi itikad baik dunia usaha dalam skema CSR,” ungkap Agus Harimurti.
Pada kesempatan yang sama, Dr. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd selaku Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyampaikan optimisme zakat sebagai salah satu solusi strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat.
Menurutnya, BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah berkomitmen mendukung pelaksanaan program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Program ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat dapat menjadi solusi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
