BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah provinsi jawa barat mempertahankan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk tidak diambil alih oleh pemerintah pusat. Terlebih bila pembangunan BIJB di take over pemerintah pusat, maka Jawa Barat akan mengalami kerugian yang sangat besar.
“Bagi kami itu sangat memprihatinkan, sehingga perlu ada perlawanan dari Pemprov Jabar. Jangan sampai BIJB 100 persen diambil pusat, karena Jabar kan sudah menanamkan modalnya disitu, pembebasan tanah oleh provinsi,” jelas Sunatra, Anggota Komisi III DPRD Jabar kepada wartawan, Minggu (21/2/2016).
Dikatakannya, pengambil alihan pembangunan BIJB oleh pemerintah pusat tentunya akan merugikan pemerintah provinsi jawa barat. Apalagi kalau semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat. Bahkan baru baru ini pun pihaknya mendapat informasi kalau Jawa Barat hanya kebagian pengelola sarana parkirnya saja.
“Info yang kami terima terakhir ini, adalah Jabar hanya kebagian parkir saja, tetapi karena protes itu ditambah dengan pengelolaan aerocity. Kalau parkir dan aerocity itu terlalu minim, tidak seksi lagi bagi Jabar,” katanya.
Tidak hanya itu saja, lanjutnya, pihaknya pun mendapat informasi kalau grade Bandara BIJB pun akan diturunkan, dari yang tadinya berkelas internasional, menjadi bandara biasa. (Ydi)
