BANDUNG (LJ) – Tidak semua pembangunan di daerah merupakan program dari pemerintah, Hal ini karena Pembangunan tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan. Agar mendapatkan anggaran dalam APBD. Karena, dana yang ada dalam APBD merupakan uang rakyat.
Demikian dikatakan, Katua Fraksi Golkar DPRD Jabar, H Ali Hasan SIP saat melakukan reses di Gedung Winaya Sabha Jalan Cibadak Kec.Astana Ayar Kota Bandung ,Senin (10/2/2014), Yang dihadiri oleh sekitar 200 orang.
Dikatakan kesuksesan pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat, karena masyarakatlah lebih paham apa yang dibutuhkan untuk di daerahnya. Untuk itu, masyarakat jangan ragu-ragu dalam menyampaikan aspirasinya. Baik melalui pemerintah kewilayahan atau ke anggota dewan.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berawal dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), selanjutnya hasil musrenbang disampaian dan harus mendapat dukungan serta persetujuan dari dewan.
“90 persen hasil musrenbang kalau didukung oleh dewan pasti masuk dan dapat dianggarkan, tapi kalau hasil reses apalagi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan, Insya Allah 1000 persen masuk”, kata Ali Hasan disambut Aplus dari peserta yang hadir.
Menurutnya, reses merupakan salah tugas dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan agar mendapat anggaran dari APBD. “Setelah anggaran tersedia maka menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama mengawal kegiatan tersebut agar sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasinya terkait penanganan banjir, pengadaan air bersih, pelayanan kesehatan, infrastruktur hingga anak-anak putus sekolah. Ali mengatakan, bahwa masyarakat dimita membuat proposal. Dalam proposal harus jelas peruntukkan kegiatan dan besaran anggaran. Harus jelas identitas, alamat dan nomor kontak, hal ini untuk mempermuah berkomunikasi. Setelah proposal jadi kemudian diserahkan ke Fraksi Golkar DPRD Jabar.
Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban anggota dewan termasuk 100 anggota DPRD Jabar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat . Untuk itu, saya perjuangkan untuk mendapat bantuan. Karena, memang anggarannya ada dalam APBD. Namun, tentunya harus dipilah-pilah dulu, untuk mengetahui mana yang harus diperjuangkan di tingkat provinsi dan mana yang masuk Kota Bandung,” jelasnya
Ali Hasan yang berasal dari Dapil Bandung-Cimahi meminta kepada para kader, untuk selalu berbuat dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Karena, besarnya Partai Golkar tidak terlepas dari peran para kader mulai tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. “Sehingga, dimata masyarakat, kalau ada kegiatan pembangunan di daerahnya itu berkat perjuangan kader Golkar,”pintanya (Zen).
